Revolusi Mental di Kementerian ATR/BPN Gagal, Sofyan Djalil Disarankan Mundur

Maraknya mafia tanah memang belum dapat diatasi oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Persoalan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai, sehingga belum mampu teratasi.

Meskipun pemerintahan Jokowi sudah berupaya untuk meminimalkan itu dengan mempermudah pengurusan surat tanah, gratis untuk biaya pengurusan surat tanah. Hanya saja, para mafia tetap berpeluang dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dapat teknis pengurusan tanah dan biaya sebenarnya.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonusa Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, peluang bagi mafia tanah menjadi lebih besar karena internal ATR/BPN diinformasikan juga masih ada yang dapat diajak kerjasama oleh para mafia tanah. Celah ini benar-benar dimanfaatkan para mafia tanah untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin.

Jamiluddin menegaskan, adanya kerjasama internal ATR/BPN dengan mafia tanah mengindikasikan tidak berhasilnya revolusi mental di lembaga negara tersebut. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ATR/BPN.

Atas dasar itu, sebagai konsekuensinya Menteri Sofyan Djalil harus mundur dan memberi peluang kepada anak bangsa lainnya untuk membenahi mental internal ATR/BPN.

"Kalau tidak mundur, sebaiknya Jokowi mereshuffle Sofyan Djalil. Harapannya agar ATR/BPN nantinya diisi menteri yang mumpuni dalam melakukan revolusi mental di internalnya dan berani memberantas mafia tanah," katanya.