Berita

Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022/Net

Dunia

DPR Inggris Pastikan Pemerintah Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing

JUMAT, 26 NOVEMBER 2021 | 08:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

House of Commons atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Inggris mengonfirmasi bahwa tidak akan ada delegasi resmi yang dikirim untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin Beijing tahun depan.

Ketua House of Commons, Jacob Rees-Mogg pada Kamis (25/11) mengatakan, tidak ada tiket yang dipesan untuk para menteri. Namun para atlet dapat memutuskan sendiri untuk mengikuti ajang olahraga tersebut atau tidak.

"Terserah Komite Olimpiade Inggris untuk memutuskan apakah atlet pergi atau tidak. Mengenai menteri pemerintah, apakah mereka ingin pergi ke Republik Rakyat China, saya dapat memberi tahu Anda bahwa tidak ada tiket yang dipesan," kata Rees-Mogg.


Pernyataan Rees-Mogg itu merupakan jawaban atas pertanyaan dari ketua lintas partai Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), Sir Iain Duncan Smith MP.

Dalam sebuah pernyataan, IPAC juga menyoroti keputusan pemerintah Amerika Serikat yang dilaporkan akan segera mengumumkan bahwa tidak ada pejabat pemerintahannya yang akan menghadiri Olimpiade Beijing.

Tekanan untuk melakukan boikot terhadap Olimpiade Beijing meningkat di tengah kekhawatiran global atas menghilangnya bincang tenis asal China, Peng Shuai, sejak ia mengungkap kasus pelecehan seksual yang dialaminya oleh pejabat tinggi Partai Komunis China.  

IPAC juga telah memimpin aksi parlemen di lebih dari 10 negara yang menyerukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing sebagai tanggapan atas pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah China di Wilayah Uighur Xinjiang dan Hong Kong.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya