Berita

Diskusi yang digelar oleh CSE Aviation dan HM Aviation pada Rabu (24/11)/Ist

Nusantara

Restrukturisasi Internal Tidak Cukup, Perlu Kolaborasi untuk Menyelamatkan Garuda

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 18:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Garuda Indonesia dapat bertahan dengan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. Itu termasuk campur tangannya pemerintah dan ahli manajemen industri penerbangan.

Demikian pendapat yang disampaikan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) Chappy Hakim dalam diskusi yang digelar oleh CSE Aviation dan HM Aviation pada Rabu (24/11).

Dalam komentarnya, Susi menilai, Indonesia perlu memiliki sebuah maskapai pembawa bendera atau flag carrier. Sehingga akan lebih membanggakan jika Garuda tetap ada.


"Saya yakin Garuda bisa bertahan dengan catatan memiliki manajemen perusahaan yang baik. Restrukturisasi internal Garuda tidak cukup, pemerintah harus turun tangan," ucapnya.

Susi menyebut, salah satu penyebab bangkrutnya banyak bisnis penerbangan kerap kali lantaran para stakeholder penerbangan tidak duduk bersama membahas akar permasalahan yang ada.

"Kita harus duduk bersama menangani ini, bukan hanya Garuda yang ditangani, tetapi juga bagaimana menangani bandara bandara yang terbengkalai," lanjut pemilik Susi Air itu.

Selain itu, Susi berpendapat, sebagai maskapai penerbangan pembawa bendera, Garuda tidak boleh ikut campur dalam urusan politik.

Pernyataan senada juga diutarakan oleh Chappy Hakim. Kepala Staf Angkatan Darat periode 2002-2005 itu mengatakan, Garuda merupakan simbol perjuangan bangsa. Terlebih masa depan manusia juga berada pada udara dan luar angkasa.

Chappy sendiri secara khusus menyoroti sejumlah kesulitan yang kerap dialami oleh Garuda dalam sejarahnya. Kesulitan yang terjadi dilakukan ketika pergantian manajemen perusahaan dan penyuntikkan dana.

"Yang perlu dilakukan ialah audit, demi menyelamatkan dan tidak terulang kembali. Dan mirisnya lagi di Indonesia sendiri ahli manajemen penerbangan masih sangat sedikit," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya