Berita

Diskusi yang digelar oleh CSE Aviation dan HM Aviation pada Rabu (24/11)/Ist

Nusantara

Restrukturisasi Internal Tidak Cukup, Perlu Kolaborasi untuk Menyelamatkan Garuda

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 18:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Garuda Indonesia dapat bertahan dengan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. Itu termasuk campur tangannya pemerintah dan ahli manajemen industri penerbangan.

Demikian pendapat yang disampaikan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) Chappy Hakim dalam diskusi yang digelar oleh CSE Aviation dan HM Aviation pada Rabu (24/11).

Dalam komentarnya, Susi menilai, Indonesia perlu memiliki sebuah maskapai pembawa bendera atau flag carrier. Sehingga akan lebih membanggakan jika Garuda tetap ada.


"Saya yakin Garuda bisa bertahan dengan catatan memiliki manajemen perusahaan yang baik. Restrukturisasi internal Garuda tidak cukup, pemerintah harus turun tangan," ucapnya.

Susi menyebut, salah satu penyebab bangkrutnya banyak bisnis penerbangan kerap kali lantaran para stakeholder penerbangan tidak duduk bersama membahas akar permasalahan yang ada.

"Kita harus duduk bersama menangani ini, bukan hanya Garuda yang ditangani, tetapi juga bagaimana menangani bandara bandara yang terbengkalai," lanjut pemilik Susi Air itu.

Selain itu, Susi berpendapat, sebagai maskapai penerbangan pembawa bendera, Garuda tidak boleh ikut campur dalam urusan politik.

Pernyataan senada juga diutarakan oleh Chappy Hakim. Kepala Staf Angkatan Darat periode 2002-2005 itu mengatakan, Garuda merupakan simbol perjuangan bangsa. Terlebih masa depan manusia juga berada pada udara dan luar angkasa.

Chappy sendiri secara khusus menyoroti sejumlah kesulitan yang kerap dialami oleh Garuda dalam sejarahnya. Kesulitan yang terjadi dilakukan ketika pergantian manajemen perusahaan dan penyuntikkan dana.

"Yang perlu dilakukan ialah audit, demi menyelamatkan dan tidak terulang kembali. Dan mirisnya lagi di Indonesia sendiri ahli manajemen penerbangan masih sangat sedikit," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya