Bagi AHY, Penolakan PTUN adalah Peringatan untuk Perusak Demokrasi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan KSP Moeldoko terkait pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, menjadi peringatan keras bagi perusak demokrasi.

Begitu dikatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam video yang ditayangkan di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu (24/11).

"Keputusan hukum ini adalah wake-up call bagi para perusak demokrasi. Jangan ada lagi niat sedikit pun, bagi siapapun, bahkan meski mereka sedang berada di kursi kekuasaan, untuk mengambil alih kepemimpinan sebuah partai politik melalui upaya KLB ilegal," tegas AHY.

AHY menyampaikan, partai politik sejatinya adalah penyambung lidah rakyat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi melalui keterwakilan di Parlemen.

Menurutnya, mengganggu urusan internal partai politik, apalagi berupaya mengambil alih partai politik secara inkonstitusional sama saja dengan mengganggu ketenangan rakyat.

"Jika ini dilakukan, jika upaya pengambilalihan partai politik secara ilegal ini dilakukan lagi, maka yang akan melawan adalah rakyat, bukan hanya sekadar kader partai politik," katanya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan KSP Moeldoko terhadap DPP Partai Demokrat dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT.