Berita

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman/Net

Politik

Ingin Rangkul KKB, Jenderal Dudung Disarankan jadi Diplomat Saja

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 15:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menuai pro dan kontra.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menyarankan, agar Jenderal Dudung menjadi diplomat dibanding menjabat sebagai KSAD jika ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Siapa KKB itu sudah dikategorikan sebagai gerakan separatis. Seharusnya AD sudah ambil sikap tegas bela NKRI hadapi KKB. Bagaimana TNI mau rangkul KKB padahal KKB telah membunuh TNI-Polri dan Rakyat. Apa perlu jumlah korban berjatuhan makin banyak lagi?" ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/11).

Padahal kata Muslim, TNI AD bukanlah juru lobi dan diplomasi. Karena, tugas TNI AD adalah membela dan mempertahankan bangsa dan kehormatan negara.
 
"Bukan berdiplomasi dengan KKB. Kalau KSAD mau berdiplomasi dengan KKB, sebaiknya jadi diplomat saja, bukan KSAD ya. Keliru kalau sebagai KSAD. Dudung pakai trik-trik diplomasi hadapi KKB," pungkas Muslim.

Dalam kunjungan perdananya usai resmi dilantik sebagai KSAD, mantan Pangkostrad ini langsung terbang ke Jayapura, Papua. Di sana, Dudung mengambil apel prajurit yang bertugas.

Dalam arahannya, Dudung menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI diwajibkan memiliki cara pandang yang sama terhadap Kelompok Kriminal Bersanjata (KKB) yang kerap berulah dan melancarkan teror itu.

Menurut orang nomor satu di Angkatan Darat ini, orang-orang yang bergabung dalam KKB merupakan sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI," kata Dudung di Jayapura, Selasa (23/11).

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya