Berita

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama/Net

Politik

Baiknya Ahok Isi Ruang Publik dengan Pandangan yang Positif

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 14:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Para elite pemangku kebijakan seharusnya mengemukakan pandangan yang positif ke ruang publik. Jangan sampai mengumbar pernyataan yang justru membuat kesalahpahaman di publik tentang kerja-kerja pemerintah.

Begitu tegas pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menanggapi siaran YouTube Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kanal “Panggil Saya BTP”.

Lewat video berjudul “Pejabat Tidak Boleh Takut untuk Mengeksekusi”, Ahok seolah menggugat rencana pemerintah, melalui Indonesian Batery Corporation (IBC) untuk mengakuisisi perusahaan mobil StreetScooter milik Deutsche Post DHL Group, Jerman. Tersirat, Ahok yang meledak-ledak ingin membawa masalah internal korporasi ke ruang publik.


“Alangkah baiknya para elite-elite kita, termasuk Ahok mengemukakan pandangan ke ruang publik yang sifatnya semakin mempererat antar satu dengan yang lain, baik antarnegara, baik dalam konteks industri mobil listrik,” kata Emrus kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (24/11).

Menurutnya, relasi sosial harus tetap dijaga. Apalagi jika menyangkut kerjasama dalam upaya mempercepat perekonomian Indonesia.

Emrus sendiri berharap Indonesia bisa memiliki industri mobil listrik dan bisa melakukan ekspor di saat Presiden Jokowi masih menjabat.

“Kenapa? Karena kita memproduksi nikel (bahan baku baterei mobil listrik) termasuk yang terbesar,” tegasnya.

Senada itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengingatkan Ahok untuk membicarakan persoalan korporasi secara internal. Setelah menjadi satu kebijakan yang solid, menjadi kewajiban bagi semua elemen di dalam korporasi untuk berjalan di alur yang sama.

“Hal-hal yang konsumsi internal, tak bagus diumbar ke luar," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya