Berita

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Meledak-ledak Soal Mobil Listrik, Pengamat: Ahok Selalu Ingin Bangun Citra untuk Kepentingan Pribadi

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 12:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gaya komunikasi publik khas Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang meledak-ledak terkait road map mobil listrik (electric Vehicle atau eV) yang sedang dikerjakan dan dikembangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan.

Pasalnya, Ahok lewat sebuah video berjudul “Pejabat Tidak Boleh Takut untuk Mengeksekusi” yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Panggil Saya BTP, seolah menggugat rencana pemerintah dan ingin membawa masalah internal korporasi ke ruang publik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin bahkan menilai wajar jika sebagian kalangan khawatir jika gaya bicara meledak-ledak Ahok dapat menciptakan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan tidak sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).


Seharusnya, persoalan korporasi seperti ini dibicarakan secara internal. Setelah menjadi satu kebijakan yang solid, menjadi kewajiban bagi semua elemen di dalam korporasi untuk berjalan di alur yang sama.

"Begitulah jika Komut Pertamina-nya politisi. Selalu akan membangun citra diri untuk kepentingan pribadi. Hal-hal yang konsumsi internal, tak bagus diumbar ke luar. Kecuali soal korupsi. Kalau soal korupsi umbar saja ke luar," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (24/11).

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, gaya bicara Ahok yang meledak-ledak itu tidak bagus secara politik maupun komunikasi. Sebaiknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup menjelaskan saja dengan bahasa sederhana dan bahasa bijak.

"Perlu dikontrol setiap ucapan itu. Apalagi keluar dari mulut seorang Komut Pertamina," katanya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya