Berita

KSAD, Jenderal Dudung Abdurrachman/Net

Politik

Pengamat Militer: Tidak Ada yang Salah dengan Pernyataan Jenderal Dudung Soal KKB

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 12:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang meminta prajurit TNI yang bertugas di Papua memahami bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah mereka yang belum sepaham soal NKRI masih jadi kontroversi.

Menurut Dudung, KKB merupakan sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mereka adalah saudara.

Menanggapi hal itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, tidak ada yang salah dengan pernyataan orang nomor satu di Angkatan Darat itu.


Menurutnya, meskipun pemerintah kerap melabeli KKB sebagai teroris namun sejatinya mereka saudara sebangsa dan setanah air.

"Ya (KKB) kan memang saudara sebangsa. Enggak ada yang salah dari pernyataan Jenderal Dudung," kata Khairul Fahmi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu siang (24/11).

Khairul Fahmi menilai, serangkaian aksi teror dan kekerasan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil maupun militer di Papua tidak berarti mereka itu bukan bagian dari Indonesia.

"Bahwa mereka (KKB) kemudian juga diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan aksi teror dan kekerasan, itu soal lain," tandasnya.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman saat berkunjung ke Jayapura Papua menegaskan, seluruh prajurit TNI diwajibkan memiliki cara pandang yang sama terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap berulah dan melancarkan teror itu.

Menurut dia, orang-orang yang bergabung dalam KKB merupakan sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI," kata Dudung di Jayapura, Selasa kemarin (23/11).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya