Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Pemerintah Harus Segera Periksa Penyebab Program Vaksinasi Melandai

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 08:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus segera mencari tahu alasan di balik melandainya program vaksinasi dalam tiga pekan terakhir. Ini lantaran banyak daerah yang belum mencapai target 2 juta dosis per bulan.

“Pemerintah harus memeriksa faktor penyebabnya. Penurunan ini akan berdampak pada target capaian herd immunity, padahal kita masih sedang berlomba dengan transmisi virus," ujar anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher kepada wartawan, Rabu (24/11).

Jika keraguan masyarakat pada jenis vaksin selain Sinovac menjadi penyebabnya, maka Netty meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi secara masif. Sehingga tidak terjadi penolakan dari masyarakat.


"Seharusnya ini dimitigasi sejak awal dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin lain, seperti, AstraZaneca dan Pfizer, yang sudah mendapat EUA juga aman," ujarnya.

"Gandeng pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Jadikan mereka sebagai promotor yang secara tidak langsung bisa 'menggaransi' bahwa vaksin yang disuntikkan itu aman," tambah politisi PKS itu.

Netty mengingatkan pemerintah agar tetap waspada dan menyiapkan langkah antisipasi, utamanya menghadapi agenda natal dan tahun baru.

"Meskipun ada klaim bahwa 80 persen penduduk telah terinfeksi varian Delta melalui vaksinasi, namun bukan berarti kita aman dari ancaman gelombang ketiga. Sebab imunitas alamiah yang terbentuk tidak bisa diandalkan  jika yang menyerang adalah strain virus  baru," ujarnya.

Langkah antisipasi yang harus diperhatikan pemerintah, kata Netty,  antara lain dengan memperhatikan pengetatan mobilitas penduduk, menggenjot vaksinasi dan disiplin prokes.

"Jangan sampai masyarakat lengah dan lupa prokes karena merasa sudah aman, dan akibatnya kita menuai gelombang ketiga,” demikian Netty.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya