Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Pemerintah Harus Segera Periksa Penyebab Program Vaksinasi Melandai

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 08:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus segera mencari tahu alasan di balik melandainya program vaksinasi dalam tiga pekan terakhir. Ini lantaran banyak daerah yang belum mencapai target 2 juta dosis per bulan.

“Pemerintah harus memeriksa faktor penyebabnya. Penurunan ini akan berdampak pada target capaian herd immunity, padahal kita masih sedang berlomba dengan transmisi virus," ujar anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher kepada wartawan, Rabu (24/11).

Jika keraguan masyarakat pada jenis vaksin selain Sinovac menjadi penyebabnya, maka Netty meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi secara masif. Sehingga tidak terjadi penolakan dari masyarakat.


"Seharusnya ini dimitigasi sejak awal dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin lain, seperti, AstraZaneca dan Pfizer, yang sudah mendapat EUA juga aman," ujarnya.

"Gandeng pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Jadikan mereka sebagai promotor yang secara tidak langsung bisa 'menggaransi' bahwa vaksin yang disuntikkan itu aman," tambah politisi PKS itu.

Netty mengingatkan pemerintah agar tetap waspada dan menyiapkan langkah antisipasi, utamanya menghadapi agenda natal dan tahun baru.

"Meskipun ada klaim bahwa 80 persen penduduk telah terinfeksi varian Delta melalui vaksinasi, namun bukan berarti kita aman dari ancaman gelombang ketiga. Sebab imunitas alamiah yang terbentuk tidak bisa diandalkan  jika yang menyerang adalah strain virus  baru," ujarnya.

Langkah antisipasi yang harus diperhatikan pemerintah, kata Netty,  antara lain dengan memperhatikan pengetatan mobilitas penduduk, menggenjot vaksinasi dan disiplin prokes.

"Jangan sampai masyarakat lengah dan lupa prokes karena merasa sudah aman, dan akibatnya kita menuai gelombang ketiga,” demikian Netty.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya