Berita

Petenis asal China, Peng Shuai/Net

Dunia

Masih Jadi Kontroversi, China: Jangan Politisasi Kasus Peng Shuai

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 08:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China mengeluarkan tanggapan tegas atas banyaknya rumor terkait menghilangnya bintang tenis Peng Shuai selama beberapa pekan terakhir usai mengunggah sebuah pesan kontroversial di media sosial.

Dalam sebuah konferensi pers pada Selasa (23/11), jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan politisasi masalah Peng harus dihentikan.

"Ini bukan masalah diplomatik. Saya yakin semua orang akan melihat dia baru-baru ini menghadiri beberapa kegiatan publik dan juga mengadakan panggilan video dengan Presiden IOC Bach. Saya berharap orang-orang tertentu akan menghentikan hiping jahat, apalagi politisasi," ujar Zhao, seperti dikutip Reuters.


Keberadaan Peng yang merupakan mantan petenis ganda nomor satu dunia, menjadi perhatian internasional selama hampir tiga pekan setelah dia memposting pesan di media sosial yang menuduh bahwa mantan Wakil Perdana Menteri China Zhang Gaoli telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya.

Unggahan tersebut kemudian dihapus, bersamaan dengan menghilangnya akun Peng.

Baik Zhang maupun pemerintah China tidak mengomentari tuduhan Peng. Topik tersebut juga telah diblokir dari internet China.

Tetapi Peng muncul kembali di hadapan publik ketika menghadiri pertemuan di Beijing pada akhir peka. Ia pun mengadakan panggilan video dengan Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach pada Minggu (21/11). Tetapi Asosiasi Tenis Wanita (WTA) mengatakan panggilan telepon tidak mengatasi atau mengurangi kekhawatiran tentang kesejahteraan Peng.

Peneliti Amnesty International China, Alkan Akad, juga mengatakan panggilan video itu tidak banyak meredakan kekhawatiran atas kesejahteraan Peng.

Seorang juru bicara Amnesty International mengatakan organisasi itu bekerja secara independen dan tidak memihak berdasarkan fakta.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya