Mardani Ali Sera: Tidak Bisa Ditawar, Pemerintah Harus Cek Siapa Boleh Terima Bansos

Terdaftarnya 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) sebagai menerima dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial, menjadi bukti persoalan pengelolaan data oleh pemerintah belum beres.

"Temuan ini kembali menunjukkan amburadulnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah," ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (23/11).

Dikatakan Mardani, masalah tata kelola data tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, akan banyak masalah yang muncul ketika tata kelola data bermasalah.

Bukan sekadar masalah pada bantuan sosial, kata anggota Komisi II DPR RI ini, masalah data juga perlu dilakukan oengecekan ulang pada program-program pemerintah lainnya.

"Data adalah hal mendasar karena berpengaruh pada penghitungan anggaran, transfer ke daerah, penyaluran hingga pengadaan," katanya.

Khusus pada temuan ASN menerima bansos, lanjutnya, Kementerian Sosial harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki kesalahan pendataan itu.

"Tidak bisa ditawar, pemerintah harus bisa mengecek berbagai jenis pekerjaan yang seharusnya tidak berhak atas bansos tapi justru menerimanya," pungkasnya.