Banjir di Tebing Tinggi/Ist
Banjir yang terjadi di Tebing Tinggi terjadi karena rusaknya tepian sungai Padang yang mengalir melewati kota tersebut. Di sisi lain, tanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan ada pada pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.
Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, terkait banjir yang merendam ribuan rumah di Tebing Tinggi.
Lalu mengapa BWS Sumatera II belum menangani tepi sungai yang rusak? Menurut Edy karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.
"Ini yang dilakukan dalam tahun kemarin, saya komunikasikan, tapi karena Covid itu direfocusing. Jadi dananya tidak dilakukan untuk pemeliharaan sungai," terang Edy, dikutip
Kantor Berita RMOLSumut.
Karena pemerintah pusat yang punya wewenang, lanjut Edy, sehingga Pemprov Sumut tak bisa melakukan pemeliharaan.
"Ataupun iya tak cukup juga duitnya itu, karena Sungai Padang itu cukup panjang dan sudah lama tak ditangani," ujarnya.
Meski begitu, Pemprov Sumut menurutnya terus berkomunikasi dengan Kementerian PUPR untuk menangani tepi sungai yang rusak. Tahun depan, penanganannya kembali diajukan.
"Iya terus sudah dibicarakan, sudah dimasukkan ke Bappenas. Nah kebetulan kemarin karena Covid sehingga direfocusing. Tahun depan kita ajukan kembali. Kita kawal untuk itu harus dilaksanakan," tambahnya.
Ditanya soal warga yang menjadi korban banjir, menurut Edy itu adalah urusan Pemda, termasuk Pemprov Sumut.
"Untuk warga terdampak nanti urusan kita. Saya kembali dari sini saya akan segera lihat," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Abdul Haris Lubis mengaku telah menurunkan tim untuk ikut membantu evakuasi sekaligus mendata para warga korban warga longsor dan kerusakan yang timbul.
Sejauh ini, sesuai laporan BPBD Tebing Tinggi, sebanyak 4.888 rumah terendam banjir. Sedangkan sebanyak 5.100 KK atau 16.683 jiwa warga terdampak banjir.
"Nanti laporannya sampai kepada kami untuk selanjutnya kita koordinasikan apa yang akan dibantu Pemprov. Karena itu kita menunggu laporan tersebut," ujar Abdul Haris Lubis, Senin kemarin (22/11).
Lebih lanjut Abdul Haris mengatakan, BPBD Sumut akan melaporkan dampak banjir kepada gubernur.
"Sehingga apapun penanganannya akan sesuai prosedur dan arahan dari pimpinan," ujarnya.
