Berita

Aksi mendukung NUG oleh warga Myanmar/Net

Dunia

Bangkitkan Semangat Gulingkan Junta, NUG Sudah Kumpulkan Dana Revolusi Rp 90 Miliar

SELASA, 23 NOVEMBER 2021 | 15:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) telah mengumpulkan dana untuk revolusi demi menggulingkan junta militer yang pada Februari lalu melakukan kudeta.

Dikutip dari Reuters, NUG telah mengumpulkan 6,3 juta dolar AS atau setara dengan Rp 90 miliar pada hari pembukaan penjualan obligasi pada Senin (22/11). Sebagian besar dibeli oleh warga negara Myanmar di luar negeri dalam denominasi 100 hingga 5.000 dolar AS.

Meskipun obligasi tersebut tidak akan menghasilkan pendapatan bunga bagi pembeli, nilai 3 juta dolar AS terjual dalam tiga jam pertama. Namun angka meningkat menjadi 6,3 juta dolar AS pada akhir hari.


Target keseluruhan NUG sendiri mencapai 1 miliar dolar AS. Kendati begitu, NUG belum mengungkap bagaimana dana itu akan digunakan.

"Dari sini saya menyaksikan antusiasme masyarakat dalam kasus pencopotan militer fasis," ujar jurubicara NUG, Sasa di Facebook.

NUG menyebut, pembeli obligasi melakukan pembayaran melalui transfer internasional ke rekening di Republik Ceko.

Seorang warga negara Myanmar berusia 27 tahun, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan dia menginvestasikan 500 dolar AS dalam obligasi tersebut.

"Kami tidak mengharapkan uang kembali setelah dua tahun. Kami membelinya karena kami ingin berkontribusi pada revolusi," ucapnya.

NUG bersama dengan aliansi kelompok pro-demokrasi, tentara etnis minoritas, dan sisa-sisa pemerintahan sipil yang digulingkan bersatu untuk membalikkan keadaan.

Junta sendiri telah melarang NUG, dengan menyebutnya sebagai gerakan teroris.

Myanmar berada dalam kekacauan berdarah sejak kudeta militer 1 Februari dan gerakan-gerakan yang muncul untuk menantang junta terutama didukung oleh sumbangan publik.

Kelompok oposisi telah mencoba untuk menahan upaya militer untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan mendorong orang untuk tidak membayar pajak dan bergabung dengan protes.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya