Berita

Aksi mendukung NUG oleh warga Myanmar/Net

Dunia

Bangkitkan Semangat Gulingkan Junta, NUG Sudah Kumpulkan Dana Revolusi Rp 90 Miliar

SELASA, 23 NOVEMBER 2021 | 15:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) telah mengumpulkan dana untuk revolusi demi menggulingkan junta militer yang pada Februari lalu melakukan kudeta.

Dikutip dari Reuters, NUG telah mengumpulkan 6,3 juta dolar AS atau setara dengan Rp 90 miliar pada hari pembukaan penjualan obligasi pada Senin (22/11). Sebagian besar dibeli oleh warga negara Myanmar di luar negeri dalam denominasi 100 hingga 5.000 dolar AS.

Meskipun obligasi tersebut tidak akan menghasilkan pendapatan bunga bagi pembeli, nilai 3 juta dolar AS terjual dalam tiga jam pertama. Namun angka meningkat menjadi 6,3 juta dolar AS pada akhir hari.


Target keseluruhan NUG sendiri mencapai 1 miliar dolar AS. Kendati begitu, NUG belum mengungkap bagaimana dana itu akan digunakan.

"Dari sini saya menyaksikan antusiasme masyarakat dalam kasus pencopotan militer fasis," ujar jurubicara NUG, Sasa di Facebook.

NUG menyebut, pembeli obligasi melakukan pembayaran melalui transfer internasional ke rekening di Republik Ceko.

Seorang warga negara Myanmar berusia 27 tahun, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan dia menginvestasikan 500 dolar AS dalam obligasi tersebut.

"Kami tidak mengharapkan uang kembali setelah dua tahun. Kami membelinya karena kami ingin berkontribusi pada revolusi," ucapnya.

NUG bersama dengan aliansi kelompok pro-demokrasi, tentara etnis minoritas, dan sisa-sisa pemerintahan sipil yang digulingkan bersatu untuk membalikkan keadaan.

Junta sendiri telah melarang NUG, dengan menyebutnya sebagai gerakan teroris.

Myanmar berada dalam kekacauan berdarah sejak kudeta militer 1 Februari dan gerakan-gerakan yang muncul untuk menantang junta terutama didukung oleh sumbangan publik.

Kelompok oposisi telah mencoba untuk menahan upaya militer untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan mendorong orang untuk tidak membayar pajak dan bergabung dengan protes.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya