Berita

Ketua GP Ansor, Luqman Hakim/Net

Politik

Ansor Ragukan Status Ulama Terduga Teroris, Arsul Sani Takut Ada Perpecahan Baru

SELASA, 23 NOVEMBER 2021 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kualifikasi seseorang untuk dapat disebut sebagai ulama atau ustaz, belakangan menjadi perdebatan usai Densus 88 Antiteror Polri menangkap anggota Komisi Fatwa MUI Pusat Ahmad Zain An Najah bersama dua terduga teroris lainnya.

Bagi Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, memperdebatkan kualifikasi ulama adalah hal yang tidak produktif.

"Tidak usah dilihat apakah dai atau ustaznya itu sudah pantas digelari ulama atau belum," ujar Arsul Sani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/11).


Dikatakan Arsul, yang dibutuhkan saat ini adalah filtet dari masyarakat dalam memilah ceramah-ceramah yang berisikan nilai-nilai keislaman yang menyejukkan. Perdebatan pantas atau tidak pantas seorang disebut ulama hanya akan menimbulkan perpecahan.

"Menurut hemat saya, justru akan menimbulkan perpecahan baru dan terus-menerus di antara umat Islam," katanya.

Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah pertanyaan Ketua GP Ansor, Luqman Hakim mengenai kualifikasi ulama dari tiga orang terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror, yakni Farid Okbah, Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamat.

Politisi PKB ini meminta masyarakat berhati-hati dalam menyematkan gelar ulama dan ustaz terhadap figur tertentu. Pasalnya, banyak orang yang disebut sebagai ulama untuk kepentingan politis.

Khusus untuk tiga terduga teroris yang ditangkap Densus 88, Luqman Hakim bahkan menyampaikan tantangan apakah yang bersangkutan memiliki kualifikasi disebut sebagai ulama.

"Kami berani menguji atau menantang, apakah tiga terduga teroris yang ditangkap memiliki kualifikasi yang disebut sebagai ulama dalam pengertian yang benar? Bukan sekadar orang yang tahu 1 hingga 2 ayat, 1 hingga 2 hadis, kemudian dilabelkan ulama kepada mereka,” kata Luqman Hakim.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya