Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Pandemi Belum Pasti Kapan Berakhir, Pemerintah Didesak Segera Pakai Vaksin Dalam Negeri

SELASA, 23 NOVEMBER 2021 | 09:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah didesak untuk segera menggunakan vaksin produksi dalam negeri. Penggunaan produksi lokal diyakini mendatangkan manfaat lebih besar. Apalagi, pandemi akibat virus Covid-19 ini belum diketahui pasti kapan akan berakhir.

Desakan itu disampaikan langsung anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam menyikapi program vaksinasi yang harus rutin dilaksanakan masyarakat guna mencegah terpaparnya pandemi Covid-19.

Saleh menerangkan pada saat rapat dengar pendapat (RDP) soal vaksin ini di DPR yang dihadiri oleh Dirjen P2P, Dirjen Farmalkes, IDAI, ITAGI, dan HOGI, pihaknya juga menanyakan soal progres vaksin produksi dalam negeri.


“Saya dengar, telah ada vaksin produksi dalam negeri yang telah mendapatkan EUA dari BPOM. Nah, ini kan peluang besar untuk memenuhi kebutuhan vaksin secara nasional. Kalau sudah mendapatkan EUA, berarti vaksin tersebut telah melewati seluruh tahapan riset yang ketat. Termasuk sejumlah uji klinis yang dipersyaratkan. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/11).

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menerangkan ada beberapa alasan mengapa penggunaan vaksin produk lokal ini mendesak. Pertama, Indonesia harus benar-benar berdaulat dalam hal pemenuhan kebutuhan vaksin Covid-19. Sejauh ini, Indonesia telah banyak menghabiskan anggaran untuk membeli vaksin dari negara lain.

"Nah, kalau kita memakai produk lokal, maka anggaran yang cukup besar itu tidak lari ke luar negeri. Selain pajak, anggaran tersebut diyakini juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan roda perekonomian kita,” imbuhnya.

Yang kedua, lanjut Saleh, kebutuhan vaksin dalam negeri akan sangat besar mengingat adanya rencana pemerintah untuk memberikan booster ketiga pada awal tahun 2022.

Apalagi, menurut penjelasan Kemenkes, kalau semua target sasaran dijangkau, masih dibutuhkan ratusan juta dosis vaksin.

"Kebutuhan vaksin ini akan terus berlanjut. Kemarin dijelaskan bahwa efektivitas vaksin hanya 6 bulan. Setelah itu, dibutuhkan suntikan dosis baru lagi. Kalau ini terus berlanjut, tentu akan sangat berat jika kita terus berharap dari negara lain,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya