Berita

Aksi protes warga Afghanistan di Kandahar pada Selasa, 14 September 2021/Net

Dunia

China: Sanksi AS adalah Hukuman Kolektif bagi Seluruh Rakyat Afghanistan

SELASA, 23 NOVEMBER 2021 | 08:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China menjadi salah satu pihak yang sangat vokal dalam mendesak Amerika Serikat (AS) dan dunia internasional untuk segera mencairkan aset milik Afghanistan.

Dalam sebuah pengarahan kepada wartawan pada Senin (22/11), jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan sanksi yang diberlakukan oleh AS hanya memperburuk krisis kemanusiaan di Afghanistan.

"Sanksi sepihak, dan terutama pembekuan aset asing Afghanistan, adalah hukuman kolektif bagi seluruh rakyat Afghanistan, yang memperburuk bencana kemanusiaan di negara itu," kata Zhao, seperti dikutip Sputnik.


Zhao mencatat, aset yang dibekukan tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk ancaman dan intimidasi. Sebaliknya, aset harus dikembalikan ke pemilik sebenarnya sesegera mungkin.

Pada saat yang sama, Zhao menekankan bahwa komunitas internasional harus memperkuat kerjasama dan koordinasinya untuk memberikan bantuan dan dukungan yang tepat waktu kepada Afghanistan.

"China, sebagai tetangga yang ramah dan teman setia Afghanistan, dalam kerangka kemampuannya, memberikan bantuan dalam rekonstruksi damai dan pembangunan ekonomi negara itu," tambah Zhao.

Pada September, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan Beijing memutuskan untuk segera memberikan bantuan senilai 200 juta yuan kepada Afghanistan, sebagian dalam bentuk makanan, barang musim dingin, vaksin dan obat-obatan Covid-19.

Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada pertengahan Agustus, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional telah menangguhkan bantuan keuangan yang sebelumnya menyumbang hampir 75 persen dari pengeluaran publik Afghanistan, sementara AS membekukan miliaran dolar aset milik Bank Sentral Afghanistan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya