Berita

Aksi protes warga Afghanistan di Kandahar pada Selasa, 14 September 2021/Net

Dunia

China: Sanksi AS adalah Hukuman Kolektif bagi Seluruh Rakyat Afghanistan

SELASA, 23 NOVEMBER 2021 | 08:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China menjadi salah satu pihak yang sangat vokal dalam mendesak Amerika Serikat (AS) dan dunia internasional untuk segera mencairkan aset milik Afghanistan.

Dalam sebuah pengarahan kepada wartawan pada Senin (22/11), jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan sanksi yang diberlakukan oleh AS hanya memperburuk krisis kemanusiaan di Afghanistan.

"Sanksi sepihak, dan terutama pembekuan aset asing Afghanistan, adalah hukuman kolektif bagi seluruh rakyat Afghanistan, yang memperburuk bencana kemanusiaan di negara itu," kata Zhao, seperti dikutip Sputnik.


Zhao mencatat, aset yang dibekukan tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk ancaman dan intimidasi. Sebaliknya, aset harus dikembalikan ke pemilik sebenarnya sesegera mungkin.

Pada saat yang sama, Zhao menekankan bahwa komunitas internasional harus memperkuat kerjasama dan koordinasinya untuk memberikan bantuan dan dukungan yang tepat waktu kepada Afghanistan.

"China, sebagai tetangga yang ramah dan teman setia Afghanistan, dalam kerangka kemampuannya, memberikan bantuan dalam rekonstruksi damai dan pembangunan ekonomi negara itu," tambah Zhao.

Pada September, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan Beijing memutuskan untuk segera memberikan bantuan senilai 200 juta yuan kepada Afghanistan, sebagian dalam bentuk makanan, barang musim dingin, vaksin dan obat-obatan Covid-19.

Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada pertengahan Agustus, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional telah menangguhkan bantuan keuangan yang sebelumnya menyumbang hampir 75 persen dari pengeluaran publik Afghanistan, sementara AS membekukan miliaran dolar aset milik Bank Sentral Afghanistan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya