Indonesia Belum Bebas dari Pandemi, Pemerintah Didesak Batalkan Rencana Buka Pintu WNA Tanpa Karantina

Rencana pemerintah membuka pintu masuk bagi warga asing tanpa harus menjalani karantina lewat program vaccinated travel lane (VTL) menuai protes Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia). Pasalnya, saat ini pandemi belum usai dan masih harus menghadapi ancaman sub varian baru dari virus corona.

"Pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana membebaskan warga negara asing (WNA) masuk Indonesia tanpa karantina," kata Ketua Nasional Rekan Indonesia, Agung Nugroho, melalui keterangannya, Senin (22/11).

Agung mengatakan, hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan, serta tes ulang saat kedatangan, tidak bisa menjadi patokan.

Untuk itu Agung menekankan, pelaku perjalanan internasional dan WNA tetap diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam.

"Karena tetap berisiko untuk kita akan terjadi penularan Covid-19 kalau tanpa karantina, apalagi kita berhadapan dengan sub varian baru," tegas Agung, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Bukan cuma itu, lanjut Agung, capaian vaksinasi di Indonesia masih kurang dari 50%, sehingga akan berisiko besar jika rencana WNA masuk ke Indonesia tanpa menjalani karantina.

"Nantilah kalau capaian vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 90% baru bisa bebas, itu pun dengan syarat yang ketat mengingat virus corona belum punah," ucapnya.

Belum lagi, menurut Agung, penegakkan syarat dan aturan di Indonesia masih rawan diselewengkan, karena adanya oknum petugas yang masih berlaku abai dengan diberi sedikit uang.

"Jadi meski dibuat aturan seketat apapun dengan perilaku oknum petugas mudah disogok akan menambah besar risiko kita menghadapi rantai penularan," ungkap Agung.

Agung berharap pemerintah bisa mengantisipasi terjadinya ledakan gelombang ketiga penularan Covid-19 dengan bersabar dan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan.

"Jangan sampai hanya demi kepentingan geliat ekonomi, lalu kita lengah dan mengorbankan kepentingan kesehatan," demikian Agung.