Berita

Pekerja perempuan memetik daun teh di perkebunan Sri Lanka/Net

Dunia

Upaya Jadi Negara Organik Gagal, Sri Langka Resmi Hapus Pelarangan Impor Pupuk Pestisida

SENIN, 22 NOVEMBER 2021 | 09:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sri Lanka akan kembali mengijinkan impor pestisida dan input pertanian lainnya. Pengumuman itu disampaikan pada Minggu (21/11), yang berarti negara itu mundur dari rencana ambisiusnya untuk menjadi negara pertanian organik pertama di dunia.

Cengkeraman ekonomi membuat negara itu membatalkan pembatasan impor pupuk untuk teh, penghasil ekspor utama negara itu, yang diberlakukan sejak beberapa bulan lalu.

Kementerian pertanian Sri Lanka juga mengatakan akan mengakhiri larangan yang lebih luas terhadap semua bahan kimia pertanian termasuk herbisida dan pestisida.

"Kami sekarang akan mengizinkan input bahan kimia yang sangat dibutuhkan," kata sekretaris kementerian Udith Jayasinghe kepada jaringan TV swasta News First, seperti dikutip daru AFP.

"Mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan keamanan pangan, kami telah mengambil keputusan ini," lanjutnya.

Larangan impor bahan kimia untuk pertanian diperkenalkan pada Mei lalu, yang kemudian membuat banyak petani meninggalkan lahan mereka sebagai aksi protes. Tanpa pertanian, masyarakat Sri Lanka semakin dicekam kemiskinan. Harga beras dan bahan pokok lainnya mengalami kenaikan dua kali lipat karena ketiadaan pasokan.

Bahkan, supermarket juga telah menjatah penjualan beras, yang memungkinkan hanya lima kilogram (11 pon) per pelanggan.

Presiden Gotabaya Rajapaksa membenarkan larangan impor dengan mengatakan dia ingin membuat pertanian Sri Lanka 100 persen organik, tetapi kemudian ia menyadari bahwa keputusan tersebut membuat Sri Lanka malah menderita.

Kebijakan tersebut diperkenalkan setelah pukulan besar terhadap ekonomi pulau yang kekurangan uang setelah pandemi Covid-19, dengan pendapatan pariwisata dan pengiriman uang pekerja asing turun drastis.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya