Berita

Ilustrasi Densus 88/Net

Politik

Anggota Fatwa MUI Ditangkap Densus, Ansyaad Mbai: Tidak Usah Diartikan Seakan-akan Densus 88 Menyasar MUI

MINGGU, 21 NOVEMBER 2021 | 14:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ahmad Zain An Najah ditangkap oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror Polri. Sebabnya, Zain diduga terlibat tindak pidana terorisme yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah.

Penangkapan itu hingga ini masih menjadi polemik masyarakat. Muncul tudingan Densus sengaja menyerang institusi MUI. Bahkan sampai muncul desakan agar lembaga yang mewadahi ulama dari berbagai Ormas itu dibubarkan.

Merespons wacana itu, mantan Kepala BNPT Ansyaad Mbai menyampaikan bahwa para teroris memiliki kemampuan menyusup organisasi atau lembaga masyarakat dan negara dengan mudah.


Dampak gerakan mereka kata Ansyaad Bai, ada beberapa lembaga masyarakat yang tersusupi oleh kelompok radikalisme.

"Menyusup ke lembaga-lembaga negara yang strategis. Hari ini kita melihat mereka menyusup ke MUI,” ucap Ansyaad dalam acara diskusi virtual Crosschek bertemakan MUI Disusupi JI?, Minggu (21/11).

Ansyaad mengapresiasi pernyataan Waketum MUI Anwar Abbas yang menyerahkan sepenuhnya pada penegak hukum terkait kasus yang menjerat salah satu anak buahnya di MUI.
Namu demikian, Ansyaad menggarisbawahi jangan sampai Densus 88 menyudutkan tiga terduga pelaku terorisme itu.

"Tidak usah diartikan bahwa seakan-akan polisi Densus menyasar MUI. Ini perlu kita waspadai, di Medsos ini sekarang gencar seakan-akan ada upaya membenturkan pemerintah dengan ulama khususnya Densus,” katanya.

Dia menambahkan BNPT, dan Densus 88 sangat dekat dengan ulama, dan kerap meminta petunjuk dan pertimbangan mereka dalam melakukan aksi penangkapan seseorang yang menjadi terduga teroris atau target operandi.

"Mereka (Densus) menganggap para ulama itu mentornya mereka dalam melaksanakan tugas operasional. Bahkan dalam penangkapan tertentu, mereka konsultasi dengan para ulama,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya