Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net

Politik

Menko Airlangga: Presidensi G20 Tahun 2022 Momentum Jaga Kawasan Indo Pasifik yang Netral

SABTU, 20 NOVEMBER 2021 | 03:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh pada tahun 2022 dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022.

Serah terima presidensi dari Italia (selaku Presidensi G20 2021) kepada Indonesia sudah dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Presidensi G20-2022 yang mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger" bakal menjadi momentum penting bagi Indonesia.


Melalui tema ini Airlangga memastikan, Indonesia bakal mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sebab, semakin terintegrasinya perekonomian global, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di suatu negara juga ikut berhasil.

Sehingga, kata Ketua Umum Partai Golkar ini, Melalui forum G20 tersebut Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif.

"Ini adalah momentum untuk menjaga Kawasan Indo Pasifik yang netral, sebab pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi, dan ini adalah eranya untuk Asia," ujar Airlangga dikutip melalui keterangan resmi Kemenko Perekonomian, Sabtu dini hari (20/11).

Setelah G20, Airlangga menyataka Indonesia juga akan memimpin ASEAN, sehingga G20 sangat tepat waktu karena saat ini ASEAN merupakan wilayah cukup tenang dengan pertumbuhan tinggi.

"Semoga Indonesia juga bisa membawa basis filosofi yaitu konsultasi dan konsensus, konkretnya adalah musyawarah mufakat, dalam forum G20 tersebut," harapnya.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengungkapkan, sedikitnya terdapat tiga manfaat besar bagi Indonesia dengan menjadi Presidensi G20, yakni manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan politik.

Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi Presidensi G20 (terutama jika pertemuan dilaksanakan secara fisik) antara lain adalah peningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, dan pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.

Sehingga secara agregat, diperkirakan manfaat ekonominya dapat mencapai 1,5 – 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali, karena pelaksanaan pertemuan G20 tahun depan yang direncanakan sejumlah 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan.

"Terutama untuk sektor akomodasi, makan-minum, pariwisata, dan yang terpenting adalah branding Indonesia di dunia internasional," tuturnya.

Dalam jangka panjang, Airlangga memprediksi branding itu akan meningkatkan confidence dari negara-negara lain terhadap Indonesia, dan Indonesia dapat menjadi central stage di dunia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya