Berita

Habib Rizieq Shihab/Net

Politik

Jika Ingin Pensiun dengan Damai, Jokowi Punya Peluang Dekati Habib Rizieq

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021 | 13:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Joko Widodo selagi menjabat menjadi Presiden dianggap satu-satunya orang yang memiliki peluang dengan membebaskan Habib Rizieq Shihab (HRS) agar memiliki rasa aman dan tenang ketika pensiun nantinya.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengaku menyayangkan keputusan Majelis Kasasi yang hanya memotong hukuman Habib Rizieq dua tahun dalam perkara RS Ummi.

"Jika tidak ada perkara yang bersifat politis mestinya bukan dipotong dua tahun masa tahanan HRS, keputusan Majelis Kasasi ambigu, mengakui bahwa semua peristiwa itu adalah dugaan pelanggaran prokes Covid namun vonis dalam kasus RS Umi tetap lanjut meski di diskon 2 tahun," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/11).


Kata Satyo, jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Habib Rizieq nantinya akan bebas pada 2023.

Bahkan menurut Satyo, hukuman untuk Habib Rizieq bisa berkurang bahkan bebas jika mendapat abolisi dari Presiden, Sebab, proses pemidanaan Habib Rizieq sarat dengan kepentingan politik.

Satyo mengamati, dampak dari upaya "memburu" Habib Rizieq kala itu, bangsa Indonesia hampir saja tercerai berai atau terancam perang saudara akibat peristiwa KM 50.

"Jelas HRS masih sangat kuat pengaruhnya juga disegani oleh faksi-faksi ormas Islam lainnya. Dia akan sangat berpengaruh dalam melakukan agitasi dan penggalangan dukungan terkait Pilpres 2024," kata Satyo.

Pada akhirnya kata Satyo, semua kontestan Pilpres akan sangat membutuhkan dukungan dan suara dari ormas Islam.

"Jokowi satu-satunya yang memiliki peluang dengan mudah selagi kini menjabat Presiden. Namun tentu saja jika dapat melihat hal itu sebagai peluang, bahwa bersama ormas Islam akan bisa melakukan suksesi dengan aman dan damai pasca pensiun nanti," pungkas Satyo.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya