Berita

Tentara Ukraina di Desa Petrivske, Donbas/Net

Dunia

Moskow: Miris, Serangan Ukraina Terhadap Penduduk Sipil Donbas Didukung Penuh oleh Amerika Serikat

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 17:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Misi Pemantauan Khusus OSCE dalam laporannya mengatakan ada peningkatan yang cukup besar dalam pelanggaran gencatan senjata di Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam jumpa pers Rabu (17/11) mengatakan, pada Oktober lalu, ada sekitar 6.000 kasus pelanggaran yang ditemukan, dan pada minggu pertama November, ada 8.000 pelanggaran.

“Militer Ukraina secara sistematis membombardir infrastruktur sipil di Donbass," ujar Zakharova, seperti dikutip dari Sputnik.


Fasilitas pasokan gas, listrik, dan air, adalah sasaran pertama pembombardiran Ukraina, dilanjutkan dengan pembombardiran lembaga pendidikan.
"Faktanya, mereka tidak pernah berhenti melakukan itu. Akibatnya, warga sipil, termasuk anak-anak, terbunuh atau terluka. Ada peningkatan yang cukup besar dalam jumlah penerbangan oleh pesawat pengintai. Semua ini menunjukkan pihak berwenang di Kiev sedang bersiap-siap untuk upaya menangani konflik di Ukraina Timur dengan kekerasan," kata Zakharova.
Mirisnya, tindakan penyerangan yang dilakukan Ukraina justru mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sekutu NATO. Bahkan, "Negara-negara Barat siap mengirim militer mereka dan memasok senjata ke Ukraina, yang artinya mereka telah melanggar Kesepakatan Minsk," tegas Zakharova.

Kesepakatan Minsk paragraf 10 berisi negara-negara harus melakukan penarikan semua unit militer, peralatan, dan tentara bayaran dari Ukraina di bawah pengamatan OSCE. Namun nyatanya, bukan hanya Kiev sendiri yang melanggar perjanjian itu, tetapi juga negara-negara Barat.

Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan alasan "latihan militer" di Laut Hitam, yang sebenarnya adalah sinyal bahwa mereka mendukung kebijakan agresif Ukraina.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya