Berita

Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko/Net

Dunia

Lukashenko Menyatakan Kesediaannya Berbicara dengan Merkel Terkait Krisis Migran

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 12:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Krisis migran di perbatasan Belarusia mendorong Jerman untuk segera melakukan dialog dengan Belarusia.

Kantor kepresidenan Belarus mengkonfirmasi bahwa Presiden Aleksander Lukashenko telsh setuju untuk membuka peluang dialog dengan Kanselir Jerman Angela Merkel untuk membahas krisis migrasi di perbatasannya bersama Uni Eropa.

"Kanselir Merkel akan berbicara dengan Tuan Lukashenko. Dia menekankan perlunya penyelesaian krisis bersama dengan dukungan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan kerja sama Komisi Eropa, untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan fasilitas repatriasi kepada orang-orang yang terkena dampak,” tulis juru bicara kanselir dalam postingan Twitter, Rabu (17/11).


Merkel dan Lukashenko telah melakukan percakapan telepon sebelumnya pada minggu ini yang dikatakan oleh juru bicara pemerintah Polandia Piotr Mueller sebagai "bukan langkah yang baik", seperti dilaporkan AFP.

Ribuan migran, kebanyakan dari Timur Tengah, berbondong-bondong mencari suaka ke Eropa melalui rute Belarusia.

Mereka kemudian berkemah di perbatasan Polandia-Belarusia, menciptakan krisis migran yang disebut-sebut bia melahirkan ancaman keamanan di antara negara-negara tetangga, yang disebut Barat sebagai balas dendam Lukashenko atas sanksi yang dijatuhkan pada rezimnya setelah penindasan brutal terhadap protes terhadap pemerintahannya.
Sejauh ini negara-negaar Eropa dan Amerika Serikat menyalahkan Belarusia, dan bahkan mengaitkan Rusia. Lukashenko dan sekutu utamanya, Vladimir Putin, telah menolak tuduhan itu dan mengkritik Uni Eropa karena tidak menerima para migran yang ingin menyeberang ke Polandia.

Lukashenko, yang sering disebut sebagai "diktator terakhir Eropa", sampai saat ini tidak diakui sebagai presiden sah Belarusia.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya