Berita

Presiden Joe Biden/Net

Dunia

Sering Bikin Bingung dengan Pernyataannya, Pakar Beijing Sebut Biden Bermuka Dua

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 11:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pernyataan Presiden AS Joe Biden yang berbeda-beda mengenai sikapnya terhadap Taiwan kembali melahirkan kebingungan.

Biden yang sering mengisyaratkan sikapnya yang pro terhadap kemerdekaan Taiwan, membuat kejutan saat berbicara dengan Presiden Xi Jinping pada pertemuan virtual Senin (14/11) waktu Washington, di mana ia jelas-jelas menegaskan  bahwa ia mengakui kebijakan 'Satu China' dan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.  

Namun, hanya selang satu hari setelahnya, dalam penampilan publik pertamanya pada Selasa (15/12), ia membuat pernyataan ambigu terkait masalah Taiwan. Ia mengatakan bahwa Taiwan bisa membuat keputusannya sendiri, dan bahwa pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu independen.


"Kami mendorong mereka untuk melakukan persis apa yang diminta oleh Undang-Undang Taiwan. Itu yang sedang kami lakukan. Biarkan mereka (Taiwan) mengambil keputusan," kata Biden.

Tak lama ia mengklarifikasi pernyataannya itu. “Saya mengatakan bahwa 'mereka' (Taiwan) harus memutuskan, bukan 'kami'. Kami tidak mendorong kemerdekaan,” ujarnya.

Pernyataan ambigu Biden tersebut memicu interpretasi di media Taiwan.

Menanggapi itu, para ahli di Beijing mengatakan bahwa China harus sangat waspada tentang ketidakpastian yang tertanam dalam berbagai pernyataan AS yang kontradiktif, dan bersiap untuk menanggapi situasi yang tidak terduga dan untuk menyelesaikan permasalahan Taiwan dengan tegas bila diperlukan.

“Isi pertemuan Xi-Biden terkait Taiwan cukup jelas. Pemerintah AS telah lama menegaskan kembali posisinya bahwa mereka tidak mendukung pemisahan diri Taiwan. Kami memperingatkan otoritas DPP dan separatis bahwa mereka tidak akan pernah berhasil mencari pemisahan diri oleh kekuatan eksternal," kata Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara, seperti dikutip dari Global Times, Kamis (17/11).

"Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap provokasi, paksaan atau bahkan melintasi garis merah," kata Zhu.

Wang Jianmin, pakar lintas selat senior di Universitas Normal Minnan memahami intepretasi media Taiwan soal pernyataan Biden yang membingungkan.

"Adalah normal bagi media Taiwan untuk menafsirkan dan bahkan salah menafsirkan pernyataan ini untuk kepentingan mereka," kata Wang.

"Tidak peduli apa sikap mereka, itu tidak mengubah fakta bahwa Taiwan bukan negara berdaulat dan tidak memiliki status berdaulat," lanjutnya.

Beberapa ahli menunjukkan bahwa pernyataan ambigu Biden adalah sinyal berbahaya dan mencerminkan kelanjutan strategi AS menggunakan Taiwan untuk menahan China.

"Tidak perlu menganalisis arti kata demi kata-nya Biden," kata Lu Xiang, seorang peneliti di Chinese Academy of Social Sciences.

"Diketahui bahwa Biden tidak pandai berbicara. Sejak menjabat, dia telah mengucapkan segala macam kata dan ekspresi aneh. Pernyataan lain yang membingungkan dan tidak jelas tidak mengejutkan," kata pakar itu.

"Yang perlu diperhatikan bukanlah apa yang dikatakan Biden, tetapi tindakan apa yang akan diambil AS," ujarnya.

AS telah mengirim pesawat militer ke pulau itu dua kali pada tahun 2021, yang merupakan provokasi serius yang telah dilawan oleh China.

"Apakah AS akan membuat langkah lebih lanjut untuk meningkatkan ketegangan, perlu diawasi dengan ketat," kata Lu.

Lebih jauh, Wang Dong, seorang ahli hubungan China-AS di Universitas Peking mengatakan bahwa Biden berulang kali menunjukkan sikap 'bermuka dua' kepada China.

“Meskipun Biden telah memutar balik beberapa pendekatan yang lebih agresif dari era Trump sejak dia menjabat, dia telah berulang kali menunjukkan sikap bermuka dua dan menguji garis bawah China,” kata Wang.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya