Berita

Presiden Joe Biden saat melakukan pertemuan virtual dengan Presiden Xi Jinping, Senin 14 November 2021 waktu washington/Net

Dunia

Bloomberg: Diplomasi Halus China-AS Mirip Koreografi Hubungan Israel-Palestina

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 17:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegasan sikap Amerika Serikat terkait hubungannya dengan China yang menyangkut urusan dengan Taiwan, kembali menimbulkan keraguan. Terutama setelah pertemuan kedua pemimpin yang berlangsung virtual pada Senin malam (15/11) waktu AS.

Presiden Joe Biden saat bertemu secara virtual bersama Presiden Xi Jinping menyatakan komitmennya bahwa AS tetap setia pada ‘kebijakan satu China’ dan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.  

Namun, pernyataan itu berbalik ketika keesokannya Biden berbicara kepada wartawan di New Hampshire pada Selasa (16/11), bahwa Taiwan bisa membuat keputusannya sendiri, dan bahwa pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu independen.


“Kami tidak akan mengubah kebijakan kami sama sekali. Kami mendorong mereka untuk melakukan persis apa yang diminta oleh Undang-Undang Taiwan,” katanya, merujuk pada Undang-Undang Hubungan Taiwan yang mengatur kebijakan Amerika.

“Itu yang sedang kami lakukan. Biarkan mereka (Taiwan) mengambil keputusan," tambah Biden.

Pilihan kata-kata Biden kemungkinan akan menimbulkan alarm di Beijing, yang selama ini menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menyerang jika pulau itu memproklamirkan kemerdekaan.

Biden, dalam pertemuan Senin, jelas-jelas meyakinkan Xi bahwa dia mendukung kebijakan satu China dan tidak mengubah strategi AS.

Bloomberg dalam laporannya pada Rabu (16/11) mengatakan bahwa diplomasi halus seputar hubungan AS-Taiwan-China mirip dengan koreografi hubungan Israel-Palestina. Bedanya, AS dan China adalah dua ekonomi terbesar dunia.

Selama beberapa dekade, kebijakan Amerika telah dipandu oleh serangkaian perjanjian diplomatik termasuk Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 dan kesepakatan lain yang membentuk dasar bagi hubungan AS dengan China.

Sebagai bagian dari ‘kebijakan satu China’ AS, Washington menganggap Beijing sebagai "satu-satunya pemerintah resmi China," tanpa mengklarifikasi posisinya terhadap kedaulatan Taiwan. Mendukung kemerdekaan Taiwan berarti akan bertentangan dengan perjanjian tersebut, meskipun kebijakan AS mengizinkan penjualan senjata ke pulau itu untuk mengembangkan pertahanan dirinya.

Beberapa aliran politik kanan memuji Biden karena dia dinilai lebih terang-terangan menyangkut dukungan AS untuk Taiwan, tetapi komentarnya yang bolak-balik dan plintat-plintut membuatnya sulit untuk membedakan apakah ada strategi khusus yang dimainkan atau apakah kontroversi itu berasal dari miskomunikasi.

Sementara Kementerian Luar Negeri Taiwan menuduh Beijing dengan sengaja salah mengartikan pernyataan Biden. Sebab, ini bukan pertama kalinya komentar Biden di Taiwan menimbulkan kebingungan.

Bulan lalu, di balai kota CNN, Biden mengatakan bahwa AS akan membela Taiwan jika status quo pulau itu diubah secara sepihak, meskipun AS sengaja tidak pernah mengatakan apakah akan menggunakan militernya jika terjadi serangan China. Beberapa jam kemudian Gedung Putih mengatakan Biden hanya mengulangi kebijakan lama, dan masih tidak berubah.

Tidak segera jelas bagaimana komentar Biden akan diterima di Beijing, sementara para pejabat AS mengatakan diskusi virtual antara Biden dan Xi pada Senin malam itu jujur dan penuh hormat.

“Itu adalah pertemuan yang bagus,” kata Biden.

“Kami memiliki banyak tindak lanjut, kami membentuk empat kelompok, kami akan mengumpulkan orang-orang kami dalam berbagai masalah. Saya akan memiliki lebih banyak untuk dilaporkan kepada Anda dalam dua minggu ke depan,” katanya. 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya