Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri Imarah Islam Afghanistan Abdul Qahar Balkhi/Repro

Dunia

Kirim Surat Terbuka, Taliban Minta AS Cairkan Aset dan Cabut Sanksi Afghanistan

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 13:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintahan Imarah Islam Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban mengirim surat terbuka kepada Kongres Amerika Serikat (AS).

Surat itu dikirim oleh Kementerian Luar Negeri, atas nama penjabat Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi pada Selasa (16/11).

Sementara itu, surat tersebut juga dibacakan dalam video oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Abdul Qahar Balkhi, dan diunggah di akun Twitter-nya pada Rabu (17/11).


Dalam surat tersebut, Taliban mengapresiasi AS dan hubungan bilateral antara kedua negara yang sudah berlangsung selama satu abad pada tahun ini.

Taliban mengatakan, akhir perang panjang selama empat dekade yang membayangi hubungan rakyat Amerika dan Afghanistan telah diselesaikan melalui Perjanjian Doha yang disepakati pada Februari 2020.

"Sebagaimana diketahui, Imarah Islam Afghanistan memasuki Kabul atas permintaan masyarakat khususnya penduduk Kabul dalam rangka mencegah terjadinya kekacauan dan mengisi kekosongan kekuasaan," ujar Balkhi.

"Imarah Islam Afghanistan, sebagai pemerintah yang berdaulat dan bertanggung jawab, tertarik untuk menjalin hubungan positif dengan semua pemerintah dunia, termasuk pemerintah Amerika," tambahnya.

Kendati begitu, Taliban mengaku terkejut dengan langkah pemerintahan Joe Biden yang membuat AS menjatuhkan sanksi pada aset Bank Sentral Afghanistan.

"Ini bertentangan dengan harapan kami serta Perjanjian Doha," tekan Balkhi.

Taliban mengatakan, kedua belah pihak memiliki peluang besar untuk membangun hubungan positif, bergerak maju, dan belajar dari pengalaman masa lalu.

"Kami memahami keprihatinan masyarakat internasional dan Amerika, dan kedua belah pihak perlu mengambil langkah positif untuk membangun kepercayaan," lanjutya.

Namun, Taliban menambahkan, pembekuan aset Afghanistan tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, juga bukan permintaan rakyat Amerika. Untuk itu, mereka meminta agar pemerintahan AS mencairkan aset yang dibekukan.

Pembekuan aset dan sanksi ekonomi sendiri dinilai dapat membahayakan sistem kesehatan, pendidikan, dan layanan sipil lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Hal ini hanya akan merugikan rakyat Afghanistan dan menjadi kenangan terburuk yang mendarah daging di Afghanistan di tangan Amerika.

"Terlebih lagi, ketika bulan-bulan musim dingin semakin dekat di Afghanistan, dan dalam keadaan di mana negara kita telah dihantam oleh virus corona, kekeringan, perang dan kemiskinan, sanksi Amerika tidak hanya merusak perdagangan dan bisnis tetapi juga dengan bantuan kemanusiaan," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya