Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri Imarah Islam Afghanistan Abdul Qahar Balkhi/Repro

Dunia

Kirim Surat Terbuka, Taliban Minta AS Cairkan Aset dan Cabut Sanksi Afghanistan

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 13:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintahan Imarah Islam Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban mengirim surat terbuka kepada Kongres Amerika Serikat (AS).

Surat itu dikirim oleh Kementerian Luar Negeri, atas nama penjabat Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi pada Selasa (16/11).

Sementara itu, surat tersebut juga dibacakan dalam video oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Abdul Qahar Balkhi, dan diunggah di akun Twitter-nya pada Rabu (17/11).


Dalam surat tersebut, Taliban mengapresiasi AS dan hubungan bilateral antara kedua negara yang sudah berlangsung selama satu abad pada tahun ini.

Taliban mengatakan, akhir perang panjang selama empat dekade yang membayangi hubungan rakyat Amerika dan Afghanistan telah diselesaikan melalui Perjanjian Doha yang disepakati pada Februari 2020.

"Sebagaimana diketahui, Imarah Islam Afghanistan memasuki Kabul atas permintaan masyarakat khususnya penduduk Kabul dalam rangka mencegah terjadinya kekacauan dan mengisi kekosongan kekuasaan," ujar Balkhi.

"Imarah Islam Afghanistan, sebagai pemerintah yang berdaulat dan bertanggung jawab, tertarik untuk menjalin hubungan positif dengan semua pemerintah dunia, termasuk pemerintah Amerika," tambahnya.

Kendati begitu, Taliban mengaku terkejut dengan langkah pemerintahan Joe Biden yang membuat AS menjatuhkan sanksi pada aset Bank Sentral Afghanistan.

"Ini bertentangan dengan harapan kami serta Perjanjian Doha," tekan Balkhi.

Taliban mengatakan, kedua belah pihak memiliki peluang besar untuk membangun hubungan positif, bergerak maju, dan belajar dari pengalaman masa lalu.

"Kami memahami keprihatinan masyarakat internasional dan Amerika, dan kedua belah pihak perlu mengambil langkah positif untuk membangun kepercayaan," lanjutya.

Namun, Taliban menambahkan, pembekuan aset Afghanistan tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, juga bukan permintaan rakyat Amerika. Untuk itu, mereka meminta agar pemerintahan AS mencairkan aset yang dibekukan.

Pembekuan aset dan sanksi ekonomi sendiri dinilai dapat membahayakan sistem kesehatan, pendidikan, dan layanan sipil lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Hal ini hanya akan merugikan rakyat Afghanistan dan menjadi kenangan terburuk yang mendarah daging di Afghanistan di tangan Amerika.

"Terlebih lagi, ketika bulan-bulan musim dingin semakin dekat di Afghanistan, dan dalam keadaan di mana negara kita telah dihantam oleh virus corona, kekeringan, perang dan kemiskinan, sanksi Amerika tidak hanya merusak perdagangan dan bisnis tetapi juga dengan bantuan kemanusiaan," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya