Berita

Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Biden Larang Semua Pejabat Pemerintahan Baru Nikaragua ke AS

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 08:22 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) telah menutup pintu bagi anggota pemerintah Nikaragua. Itu dilakukan sebagai tanggapan atas pemilu yang penuh kecurangan di negara tersebut.

Pada Selasa (16/11), Presiden Joe Biden melarang semua pejabat terpilih Nikaragua, termasuk Presiden Daniel Ortega, Wakil Presiden Rosario Murillo, dan istri mereka ke AS, lantaran dianggap telah merusak demokrasi di negara Amerika Tengah itu.

Tetapi aturan itu tidak berlaku bagi anggota pasukan keamanan, hakim, walikota, dan lainnya.


"Tindakan represif dan kasar dari pemerintah Ortega dan mereka yang mendukungnya memaksa Amerika Serikat untuk bertindak," kata Biden, seperti dikutip Reuters.

Perintah Biden datang hanya sehari setelah AS, Inggris dan Kanada memberlakukan sanksi yang ditargetkan pada daftar pejabat Nikaragua dalam tanggapan bersama terhadap pemilihan 7 November yang oleh banyak negara disebut palsu.

Mereka mengambil tindakan setelah Ortega terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut setelah memenjarakan saingan politik dan menindak media kritis.

Ortega merupakan seorang mantan pemimpin gerilya Marxis yang menuduh kritikusnya yang pro-AS mencoba merusak proses pemilu Nikaragua. Kuba, Venezuela dan Rusia telah menawarkan Ortega dukungan.

Sanksi sebelumnya, pembekuan aset, dan larangan perjalanan terhadap pejabat Nikaragua tertentu yang diberlakukan oleh Biden dan pendahulunya, Donald Trump, telah gagal menghalangi Ortega, dan banyak analis skeptis apakah tindakan baru akan berdampak banyak.

Dalam proklamasinya, Biden mengatakan dia telah menentukan kepentingan AS untuk melarang masuknya semua orang yang merumuskan, menerapkan atau mengambil manfaat dari kebijakan atau tindakan yang merusak atau melukai institusi demokrasi atau menghalangi kembalinya demokrasi di Nikaragua.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya