Berita

Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Biden Larang Semua Pejabat Pemerintahan Baru Nikaragua ke AS

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 08:22 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) telah menutup pintu bagi anggota pemerintah Nikaragua. Itu dilakukan sebagai tanggapan atas pemilu yang penuh kecurangan di negara tersebut.

Pada Selasa (16/11), Presiden Joe Biden melarang semua pejabat terpilih Nikaragua, termasuk Presiden Daniel Ortega, Wakil Presiden Rosario Murillo, dan istri mereka ke AS, lantaran dianggap telah merusak demokrasi di negara Amerika Tengah itu.

Tetapi aturan itu tidak berlaku bagi anggota pasukan keamanan, hakim, walikota, dan lainnya.


"Tindakan represif dan kasar dari pemerintah Ortega dan mereka yang mendukungnya memaksa Amerika Serikat untuk bertindak," kata Biden, seperti dikutip Reuters.

Perintah Biden datang hanya sehari setelah AS, Inggris dan Kanada memberlakukan sanksi yang ditargetkan pada daftar pejabat Nikaragua dalam tanggapan bersama terhadap pemilihan 7 November yang oleh banyak negara disebut palsu.

Mereka mengambil tindakan setelah Ortega terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut setelah memenjarakan saingan politik dan menindak media kritis.

Ortega merupakan seorang mantan pemimpin gerilya Marxis yang menuduh kritikusnya yang pro-AS mencoba merusak proses pemilu Nikaragua. Kuba, Venezuela dan Rusia telah menawarkan Ortega dukungan.

Sanksi sebelumnya, pembekuan aset, dan larangan perjalanan terhadap pejabat Nikaragua tertentu yang diberlakukan oleh Biden dan pendahulunya, Donald Trump, telah gagal menghalangi Ortega, dan banyak analis skeptis apakah tindakan baru akan berdampak banyak.

Dalam proklamasinya, Biden mengatakan dia telah menentukan kepentingan AS untuk melarang masuknya semua orang yang merumuskan, menerapkan atau mengambil manfaat dari kebijakan atau tindakan yang merusak atau melukai institusi demokrasi atau menghalangi kembalinya demokrasi di Nikaragua.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya