Berita

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini/Net

Politik

Didik J Rachbini: Kalau Saya Jadi Presiden, Kenapa Mesti Melihara Alap-alap?

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 00:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keberadaan sejumlah orang yang kompetensinya diragukan namun bisa menduduki posisi komisaris di sejumlah BUMN masih terus menuai kritikan keras dari masyarakat. Alhasil, Menteri BUMN Erick Thohir yang berlatar belakang seorang profesional pun dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

"Erick itu profesional, dia tidak boleh mengalah pada pemain band itu, siapa itu? Abdee Slank,” ucap Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, di gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (16/11).

"Sebetulnya proses politik itu, demokrasi itu indah, tapi kalau diacak-acak enggak karu-karuan jadi berat. Pemilu itu kontrak antara presiden, anggota DPR dengan rakyat. Prosesnya itu. Ini kontraknya lewat pemilu,” sambungnya.


Didik menambahkan, dalam pemilu terjadi proses kampanye. Begitu selesai muncul lah presiden pilihan dari civil society itu sendiri. Di tengah-tengah ada kelompok yang menjadi tim pemenangan yang mendapatkan tempat karena jasanya membantu meramaikan kampanye.

Menurut Didik, orang-orang yang seperti itu seharusnya tidak perlu masuk ke dalam pemerintahan.

“Di tengah-tengah ini sekarang ada alap-alap ada tikus-tikus, namanya relawan itu yang dia tidak di masyarakat, bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi bukan negara. Ini hidup dan lucunya dipelihara oleh manusia-manusia yang jadi state itu, oleh gubernur oleh pemerintah. Itulah yang merusak demokrasi sebetulnya,” jelasnya.

"Kalau saya jadi presiden, saya kan sudah punya polisi, punya guru, punya macam-macam, punya anggaran, kenapa mesti melihara alap-alap? Dan alap-alapnya masuk ke sana masuk ke sini,” tegas Didik.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya