Berita

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini/Net

Politik

Didik J Rachbini: Kalau Saya Jadi Presiden, Kenapa Mesti Melihara Alap-alap?

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 00:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keberadaan sejumlah orang yang kompetensinya diragukan namun bisa menduduki posisi komisaris di sejumlah BUMN masih terus menuai kritikan keras dari masyarakat. Alhasil, Menteri BUMN Erick Thohir yang berlatar belakang seorang profesional pun dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

"Erick itu profesional, dia tidak boleh mengalah pada pemain band itu, siapa itu? Abdee Slank,” ucap Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, di gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (16/11).

"Sebetulnya proses politik itu, demokrasi itu indah, tapi kalau diacak-acak enggak karu-karuan jadi berat. Pemilu itu kontrak antara presiden, anggota DPR dengan rakyat. Prosesnya itu. Ini kontraknya lewat pemilu,” sambungnya.


Didik menambahkan, dalam pemilu terjadi proses kampanye. Begitu selesai muncul lah presiden pilihan dari civil society itu sendiri. Di tengah-tengah ada kelompok yang menjadi tim pemenangan yang mendapatkan tempat karena jasanya membantu meramaikan kampanye.

Menurut Didik, orang-orang yang seperti itu seharusnya tidak perlu masuk ke dalam pemerintahan.

“Di tengah-tengah ini sekarang ada alap-alap ada tikus-tikus, namanya relawan itu yang dia tidak di masyarakat, bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi bukan negara. Ini hidup dan lucunya dipelihara oleh manusia-manusia yang jadi state itu, oleh gubernur oleh pemerintah. Itulah yang merusak demokrasi sebetulnya,” jelasnya.

"Kalau saya jadi presiden, saya kan sudah punya polisi, punya guru, punya macam-macam, punya anggaran, kenapa mesti melihara alap-alap? Dan alap-alapnya masuk ke sana masuk ke sini,” tegas Didik.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya