Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule dan aktivis ProDEM/Net
Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) akan kembali mendatangi Polda Metro Jaya pada siang ini, Selasa (16/11). Mereka datang untuk melanjutkan niatan yang tertunda pada Senin kemarin (15/11).
Niat ProDEM untuk melaporkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Polda Metro Jaya pada Senin kemarin tertunda lantaran belum adanya surat pemberitahuan kepada pimpinan.
Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule sempat menyesalkan alasan penolakan laporan kelompoknya ini.
"Kenapa kita harus menulis surat sekadar untuk melakukan pelaporan. Ini yang kami sesalkan pihak kepolisian tidak memberikan perlakuan yang sama kepada ProDEM,” tuturnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu.
Sedianya, ProDEM akan kembali mendatangi Polda Metro Jaya pada siang ini, pukul 13.00.
Tujuannya tetap sama, yaitu membuat pelaporan terhadap Luhut Pandjaitan dan Erick Thohir terkait bisnis pengadaan tes PCR dan dugaan pelanggaran pidana UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Di mana dalam pasal 5 angka 4 disebutkan bahwa, “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”.
Iwan Sumule mengurai bahwa dugaan kolusi dan nepotisme ini didasarkan pada kenyataan bahwa PT GSI mendapat proyek PCR tidak lepas dari adanya kepemilikan saham Luhut Pandjaitan dan dugaan keterhubungan dengan Erick Thohir.
Apalagi perusahaan itu baru berdiri pada April tahun 2020 atau tidak lama setelah pandemi dinyatakan masuk Indonesia.
“Luhut sudah akui dia ada di perusahaan yang ada di bisnis PCR. Kami aktivis terluka, karena salah satu poin tuntutan reformasi adalah pemerintahan yang bersih dari KKN,” tutupnya.