Berita

Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Kick Andy Double Check yang disiarkan Metro TV, Minggu malam (14/11)/Repro

Politik

Tak Kaget Dituduh Ambil Untung dari PCR, Erick Thohir Ungkap Pernah Dituding Cari Cuan dari Vaksin

MINGGU, 14 NOVEMBER 2021 | 22:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan tes PCR yang diputuskan pemerintah disebut merupakan keputusan dari rapat terbatas (Ratas) termasuk Presiden Joko Widodo. Ratas tersebut juga dihadiri beberapa menteri terkait.

Demikian penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Kick Andy Double Check yang disiarkan Metro TV, Minggu malam (14/11).

Dalam acara ini, Andy F. Noya selaku pembawa acara menyampaikan pendapat orang-orang yang menuduh Erick mendapatkan keuntungan pribadi dalam bisnis PCR yang perusahaan Kakak Erick bernama Garibaldi Thohir alias Boy Thohir juga menggarap bisnis PCR.

Dalam setiap kebijakan seperti penumpang pesawat yang diwajibkan menunjukkan hasil tes PCR dianggap sebagai kebijakan untuk menguntungkan bisnis PCR.

Menanggapi itu, Erick menyatakan ketidakmungkinan kebijakan PCR disetting untuk menguntungkan dirinya.

"Ratas itu dihadiri tidak hanya Erick Thohir. Ratas itu dihadiri Menteri keuangan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, kebijakan PCR juga ditentukan secara transparan. Jadi apa mungkin, rapat terbatas itu mensetting untuk menguntungkan saya? Gak mungkin," ujar Erick seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (14/11).

"Berarti apa, berarti semua yang ada di Ratas itu dituduh memperkaya diri sendiri? Jadi apakah gara-gara hal yang bukan bisnis, ya mohon maaf ini, bukan bisnis saya, ya kesehatan saya tidak punya track record itu, lalu saya diframing bahwa memperkaya, dibandingkan seluruh yang kita lakukan pada saat Covid," sambung Erick.

Erick lantas menceritakan apa yang telah diperbuat sejak awal pandemi Covid-19 melanda di Indonesia. Seperti menghadirkan vaksin, akan tetapi juga dituduh meraup cuan dari vaksin.

"Pada saat awal-awal, ya kita ditugaskan oleh Bapak Presiden membawa vaksin, 260 juta dari China, 100 juta dari negara lain, saya tetap tertuduh, bahwa Erick Thohir dengan keluarga ada keuntungan vaksin Rp 2,6 triliun, ada coba, sebelum PCR sudah dituduh. Nah gimana caranya untung vaksin?" kata Erick.

Padahal kata Erick, transaksi pembelian vaksin dilakukan langsung oleh Bio Farma dengan perusahaan Sinovac tanpa adanya perantara.

"Untungnya di mana? Dan ini yang bahaya, ketika kita semua framing, orang yang membantu, memakai Yayasan, membangun rumah sakit, membangun sekolah, swasta, asing, pemerintah, hanya terkotomi gara-gara dipikir menguntungkan diri sendiri, bahaya negara kita," tegas Erick.

Erick pun menyatakan dan mempertegas bahwa apa yang dikerjakannya dilakukan dengan responsif.

"Responsif dalam segala kegiatan yang hari ini terjadi apalagi dari segi kemanusiaan harus cepat. Tapi percayalah kita responsible dalam arti kita menjaga tadi. Semua ini dengan bisnis proses yang baik. Dan presiden menekankan itu," kata Erick.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya