Berita

Erick Thohir di acara Kick Andy Double Check yang disiarkan Metro TV, Minggu malam (14/11)/Repro

Politik

Dituding Bisnis PCR, Erick Thohir: Risiko Pejabat Menerima Fitnah

MINGGU, 14 NOVEMBER 2021 | 19:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meskipun diserang dengan berbagai isu kasus korupsi, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku bahwa pejabat publik harus siap menerima segala fitnah.

Begitu yang disampaikan oleh Erick di acara Kick Andy Double Check yang disiarkan Metro TV, Minggu malam (14/11).

Dalam acara ini, Erick diminta tanggapan terkait disebut mendapatkan keuntungan dari bisnis PCR dengan kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini.


"Pejabat publik risiko bahwa dia harus menerima juga fitnah. Tetapi tentu fitnah ini kan harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data. Tapi itu risiko. Tapi, apakah gara-gara gitu kita berhenti?" ujar Erick mengawali jawabannya seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (14/11).

Sedikit lebih rinci lagi, Andi F. Noya selaku pembawa acara menyampaikan banyaknya pihak yang percaya bahwa Erick mendapatkan keuntungan, apalagi dikaitkan dengan PT GSI yang di mana Kakak Erick Thohir bernama Garibaldi Thohir alias Boy Thohir berada di PT GSI.

Merespons pertanyaan itu, Erick menjelaskan bahwa dalam UU 28/2004 tentang Yayasan dalam pasal 3 disebutkan bahwa definisi yayasan adalah sebuah kegiatan bisnis yang dikerjakan untuk dikembalikan untuk kegiatan masyarakat.

Lebih lanjut, Erick kemudian menyatakan, jika memang yayasan dikategorikan mencari untung, maka seluruh yayasan baik di bidang kesehatan, pendidikan yang didirikan berbagai pohak tujuannya adala meraup untung.

"Kalau sekarang, semua Yayasan dituduh untuk memperkaya diri sendiri, berarti sekolah, rumah sakit yang sekarang didirikan oleh banyak pihak, sama juga dong, berarti menguntungkan diri sendiri. Bantuan-bantuan sosial, dianggap menguntungkan diri sendiri juga? Gak seperti itu," jawab Erick.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya