Berita

Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin/Repro

Politik

Belum Tentu Berkoalisi, PKS dan Demokrat Tetap Butuh Parpol Lain untuk Bertarung di Pilpres 2024

SABTU, 13 NOVEMBER 2021 | 02:29 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

PKS dan Partai Demokrat belum tentu menjalin koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Meskipun, DPP PKS sampai saat ini masih intens menjalin komunikasi dengan partai lain guna menyongsong Pilpres.

Ditambah lagi, pihak Partai Demokrat telah menyatakan, penolakan MA atas gugatan kubu Moeldoko Cs jadi momentum bagi para kader partai berlambang mercy itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, saat ini semua partai politik (parpol) masih dalam kondisi cair. Siapapun bisa menjalin hubungan.


Menurutnya, kedua partai oposisi saat ini itu belum bisa diprediksi bersatu untuk Pilpres 2024. Begitu pula dengan partai-partai yang ada dalam koalisi pemerintahan yang belum tentu bersatu.

"Saat ini cair saja, tergantung kepentingan nanti. Kepentingannya ketemu tidak. Kalau kepentingan PKS dan Demokrat ketemu ya akan mengusung kadernya sebagai Capres," terang Ujang, Jumat (12/11), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Kendati begitu, imbuh Ujang, semua kemungkinan bergabungnya dua partai tersebut bisa saja terjadi tetapi harus mendapatkan dukungan partai lain. Pasalnya, PKS dan Partai Demokrat belum memenuhi presidential threshold.

"PKS dan Demokrat harus tetap berkoalisi dengan partai yang saat ini ada dalam pemerintahan," imbuhnya.

Selain faktor tersebut, elektabilitas dari para kandidat juga akan mempengaruhi kontestasi ke depannya.

Ambil contoh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki elektabilitas yang tinggi tentu akan banyak dukungan, tapi jika rendah partai lain tidak akan mendukung.

"Jadi kunci semua ini adalah bagaimana kandidat-kandidat dari partai harus memiliki elektabilitas yang tinggi," tutupnya. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya