Berita

Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin/Repro

Politik

Belum Tentu Berkoalisi, PKS dan Demokrat Tetap Butuh Parpol Lain untuk Bertarung di Pilpres 2024

SABTU, 13 NOVEMBER 2021 | 02:29 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

PKS dan Partai Demokrat belum tentu menjalin koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Meskipun, DPP PKS sampai saat ini masih intens menjalin komunikasi dengan partai lain guna menyongsong Pilpres.

Ditambah lagi, pihak Partai Demokrat telah menyatakan, penolakan MA atas gugatan kubu Moeldoko Cs jadi momentum bagi para kader partai berlambang mercy itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, saat ini semua partai politik (parpol) masih dalam kondisi cair. Siapapun bisa menjalin hubungan.


Menurutnya, kedua partai oposisi saat ini itu belum bisa diprediksi bersatu untuk Pilpres 2024. Begitu pula dengan partai-partai yang ada dalam koalisi pemerintahan yang belum tentu bersatu.

"Saat ini cair saja, tergantung kepentingan nanti. Kepentingannya ketemu tidak. Kalau kepentingan PKS dan Demokrat ketemu ya akan mengusung kadernya sebagai Capres," terang Ujang, Jumat (12/11), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Kendati begitu, imbuh Ujang, semua kemungkinan bergabungnya dua partai tersebut bisa saja terjadi tetapi harus mendapatkan dukungan partai lain. Pasalnya, PKS dan Partai Demokrat belum memenuhi presidential threshold.

"PKS dan Demokrat harus tetap berkoalisi dengan partai yang saat ini ada dalam pemerintahan," imbuhnya.

Selain faktor tersebut, elektabilitas dari para kandidat juga akan mempengaruhi kontestasi ke depannya.

Ambil contoh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki elektabilitas yang tinggi tentu akan banyak dukungan, tapi jika rendah partai lain tidak akan mendukung.

"Jadi kunci semua ini adalah bagaimana kandidat-kandidat dari partai harus memiliki elektabilitas yang tinggi," tutupnya. 

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya