Berita

Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin/Repro

Politik

Belum Tentu Berkoalisi, PKS dan Demokrat Tetap Butuh Parpol Lain untuk Bertarung di Pilpres 2024

SABTU, 13 NOVEMBER 2021 | 02:29 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

PKS dan Partai Demokrat belum tentu menjalin koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Meskipun, DPP PKS sampai saat ini masih intens menjalin komunikasi dengan partai lain guna menyongsong Pilpres.

Ditambah lagi, pihak Partai Demokrat telah menyatakan, penolakan MA atas gugatan kubu Moeldoko Cs jadi momentum bagi para kader partai berlambang mercy itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, saat ini semua partai politik (parpol) masih dalam kondisi cair. Siapapun bisa menjalin hubungan.


Menurutnya, kedua partai oposisi saat ini itu belum bisa diprediksi bersatu untuk Pilpres 2024. Begitu pula dengan partai-partai yang ada dalam koalisi pemerintahan yang belum tentu bersatu.

"Saat ini cair saja, tergantung kepentingan nanti. Kepentingannya ketemu tidak. Kalau kepentingan PKS dan Demokrat ketemu ya akan mengusung kadernya sebagai Capres," terang Ujang, Jumat (12/11), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Kendati begitu, imbuh Ujang, semua kemungkinan bergabungnya dua partai tersebut bisa saja terjadi tetapi harus mendapatkan dukungan partai lain. Pasalnya, PKS dan Partai Demokrat belum memenuhi presidential threshold.

"PKS dan Demokrat harus tetap berkoalisi dengan partai yang saat ini ada dalam pemerintahan," imbuhnya.

Selain faktor tersebut, elektabilitas dari para kandidat juga akan mempengaruhi kontestasi ke depannya.

Ambil contoh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki elektabilitas yang tinggi tentu akan banyak dukungan, tapi jika rendah partai lain tidak akan mendukung.

"Jadi kunci semua ini adalah bagaimana kandidat-kandidat dari partai harus memiliki elektabilitas yang tinggi," tutupnya. 

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Wall Street Hijau di Tengah Harapan Meredanya Konflik AS-Iran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:23

Di Balik Sensor Istana: Diksi Nuklir Prabowo dan Bantahan Kilat Teheran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:10

Pelatih Vietnam Bongkar Rahasia Usai Permalukan Indonesia 3-0

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:04

Tanggapi MK, Menkeu Pastikan Anggaran MBG Tidak Mengganggu APBN

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:47

Menhaj Lantik 6 Pejabat Kemenhaj untuk Perkuat Pelayanan Haji dan Umrah

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:46

Bunga Pinjaman Turun, Bulog Hemat hingga Rp1,07 Triliun per Tahun

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:35

Pasar Logam Mulia Tertekan, Emas Masih Berkutat di 4.000 Dolar AS

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:18

Bursa Eropa Cetak Rekor, DAX 40 Tembus 26.000 Poin

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:07

Sekolah Nasional Terintegrasi: Tantangan Pendidikan dan Implementasi Rekonstruksi

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:46

BGN Anggap Putusan MK Justru Perkuat Program MBG

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:27

Selengkapnya