Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung/RMOL

Politik

Ketua Komisi II DPR: Meski Punya Otoritas, KPU Tetap Harus Buka Komunikasi untuk Tentukan Tanggal Pemilu 2024

SABTU, 13 NOVEMBER 2021 | 01:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tetap harus menjalin komunikasi dengan pihak terkait dalam penentuan tanggal pencoblosan Pemilu Serentak 2024. Utamanya dengan pemerintah dan DPR RI.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, komunikasi yang sama juga pernah dilakukan saat penentuan tanggal pelaksanaan Pilkada 2020.

"Tidak cukup itu (tanggal pencoblosan Pemilu) ditentukan oleh satu atau dua institusi saja, itu kita buktikan di Pilkada 2020," ujar Doli Kurnia di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (12/11).


Doli mengatakan, dalam Pasal 347 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, KPU RI memang diberikan otoritas menentukan tanggal pencoblosan. Tetapi, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, maka tetap diperlukan komunikasi dengan pihak terkait lainnya.

"Jadi walaupun memang yang punya kewenangan dalam UU itu adalah KPU, tapi karena ini kita hadapi satu hal yang besar, dalam keadaan darurat, membutuhkan kerjasama dengan yang lain," terangnya.

"Makanya waktu keputusan Pilkada 9 Desember 2020 itu, itu kan diputuskan bersama antara pemerintah, DPR, dan KPU, beserta penyelenggara yang lain," sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, seharusnya KPU tegak lurus pada UU Pemilu untuk segera menentukan tanggal pencoblosan.

Menurutnya, justru menjadi keliru jika KPU RI turut terjebak dengan perdebatan dan ketidakpastikan kapan pencoblosan Pemilu Serentak. Pasalnya, ketidakpastian itu membuat masyarakat curiga ada agenda lain, seperti keinginan menunda pemilu.

Kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, KPU RI seharusnya tidak perlu ragu dan gamang dalam mengambil keputusan itu.

"Karena itu, KPU tidak perlu ragu sedikitpun. Ini semua demi menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya