Berita

Ilustrasi KPK/Net

Politik

KPK Ungkap Ada Dokumen Studi Kelayakan Fiktif Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 20:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Aliran uang hingga adanya dokumen studi kelayakan fiktif terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA 2017 mulai ditelusuri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut ditelusuri penyidik KPK dengan memeriksa saksi-saksi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang pada Kamis (11/11) dan hari ini, Jumat (12/11).

Saksi yang diperiksa pada hari ini yaitu, Iis Suryati selaku Ketua RT 02 RW 03 Rengas; Deddy H. Widodo selaku Ketua RW 08 Rengas; Teguh Oktariyadi selaku Sekretaris Kelurahan Rengas; Sarifudin selaku Sekretaris Kecamatan Ciputat Timur; Ahmad Senan selaku Ketua RW 03 Rengas; dan Jendro Iskandar selaku swasta.


"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel dan dugaan adanya aliran uang ke beberapa pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada wartawan, Jumat malam (12/11).

Sementara saksi yang telah diperiksa pada Kamis (11/11) yaitu, Oka Kurniawan selaku Staff PT Gemilang Berkah Konsultan periode 2017-2018; Harry Yudho Pratomo selaku Direktur PT NSU Adhitama; Asep Darmawan selaku Direktur CV Bighi Consultant.

Selanjutnya, Suaeb selaku Direktur PT Armudi Pradana Konsultan; Aris Mulyadi selaku Direktur PT Paduraksa Konsultan; Cecep Ridwan Krisnawan selaku Direktur PT Quantum Prima Mekatama; dan Didik Suryanto selaku Direktur PT Ardiana Dwi Yasa Consultant.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan adanya dugaan penggunaan dokumen studi kelayakan yang fiktif oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," pungkas Ipi.

KPK resmi mengumumkan sedang melakukan penyidikan baru terkait perkara di Banten ini pada Kamis (2/9). Akan tetapi, KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Karena berdasarkan kebijakan pimpinan KPK saat ini, penyampaian informasi dan pengumuman secara lengkap akan dilakukan pada saat upaya paksa penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan terhadap para pihak yang telah menjadi tersangka.

KPK pun berjanji, nantinya akan selalu menyampaikan kepada publik setiap perkembangan penanganan perkara ini dan kami berharap publik untuk juga turut mengawasinya.

Dalam perkara ini, penyidik pun telah melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat di Jakarta, Tangsel, Serang Banten dan Bogor yang merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara pada Selasa (31/8).

Selama proses penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai barang yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti diantaranya dokumen, barang elektronik dan dua unit mobil.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya