Berita

Ganjar mengatakan bahwa urusan calon Presiden 2024 menjadi urusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoutri/RMOL

Politik

Lempar Pencapresan ke Megawati, Arman Salam: Ganjar Ingin Berkata "Kalau PDIP Ingin Menang Dukung Saya"

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 20:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Respons Gubernur Jawa Tengah dua periode Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa keputusan pencalonan Pilpres 2024 menjadi urusan Megawati adalah pernyataan cerdas.

Demikian pendapat Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (12/11).

Menurut Arman, pernyataan Ganjar ia nilai cerdas karena kesan yang terbangun politisi PDIP itu pasrah dengan apa yang menjadi keputusan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.


Meski demikian, bacaan Arman, pernyataan Ganjar justru menguatkan pesan bahwa ia mengingatkan, kalau ingin menang Pilpres 2024, PDIP harus  mendukung dirinya.

"Pernyataan (Ganjar) yang cerdas. Terkesan pasrah namun hakikatnya Ganjar ingin berkata ya kalau PDIP mau menang harusnya dukung saya begitu sebaliknya," demikian analisa Arman.

Selain itu, analisa Arman, dengan menyatakan bahwa Pilpres adalah urusan Megawati bisa diartikan Ganjar sedang melempar bola panas pencalonan presiden ke Ibunda Puan Maharani itu.

Manfaat politik dari pernyataan Ganjar, kata Arman, akan mengurangi serangan politik pada mantan anggota DPR RI itu.

"Agar serangan kepada Ganjar tidak terlalu tajam baik dari kubu internal yang kontra Ganjar maupun kubu lawan eksternal PDIP," pungkas Arman.

Merespons dinamika Pilpres 2024, Ganjar mengaku bahwa dirinya sepenuhnya menyerahkan hal tersebut pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ganjar menjelaskan, partainya telah mengatur bahwa kewenangan dalam menentukan Capres yang diusung sepenuhnya ada di tangan ketua umum.

"Buat kami di PDIP urusan yang itu urusannya sudah ada di DPP, di Bu Megawati,” tegas Ganjar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat sore (12/11).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya