Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/RMOL

Politik

Bertemu Ganjar Pranowo, Firli Bahuri: Indeks Pencegahan Korupsi Jawa Tengah Menggembirakan

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 15:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) untuk sadar akan bahaya dan efek negarif dari praktik korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi Pemberantas Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Baktipraja, Semarang, Jawa Tengah.

“Hari ini kita berada di Jateng niatnya satu, bagaimana kita bisa merapatkan satu barisan untuk melawan korupsi. Saya ajak seluruhnya yang hadir untuk menyadarkan praktik korupsi,” kata Firli Bahuri, Kamis (11/11).


Firli menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jateng, karena berdasarkan hasil monitor KPK, pencegahan atau monitor korupsi dengan delapan aspek yang diintervensi, Jateng menunjukkan indeks yang cukup menggembirakan.

“Apresiasi kepada Jateng dan jajarannya Bupati, Walikota. Namun demikian monitor ini adalah indikator apakah ada upaya untuk tidak terjadi korupsi, karena tugas pokok KPK itu melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi,” terangnya.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, dikumpulkannya kepala daerah dan Ketua DPRD dalam rapat koordinasi ini adalah untuk mengingatkan mereka agar tidak melakukan korupsi.

“KPK kemarin kontak saya, untuk mengumpulkan semuanya. Di rakor ini sekali lagi mengingatkan ya kepada kepala daerah agar tidak korupsi,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku sudah memiliki grup WhatsApp dengan KPK yang juga terdapat konseling terbuka untuk memastikan bahwa pemerintahan hingga anggaran negara dipergunakan dengan baik

“Sebenarnya (membahas) teknisnya bagaimana, seperti recofusing dan penentuan harga dalam kondisi yang berbeda-beda. Ini penting untuk dipahami, sehingga ada yang tidak dikategorikan sebagai korupsi. Kecuali memang ada niat jahat mau nyolong,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, agar para kepala daerah dan ketua DPRD yang datang bisa sadar yang mana termasuk korupsi. Seperti jual beli jabatan, pungutan liar (Pungli), kolusi, dan terkait perizinan.

“Mudah-mudahan semuanya sadar, karena semua areanya pun sudah diketahui. Kalau masih ada yang nekat, ya tangkap,” demikian Ganjar.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya