Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/RMOL

Politik

Bertemu Ganjar Pranowo, Firli Bahuri: Indeks Pencegahan Korupsi Jawa Tengah Menggembirakan

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 15:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) untuk sadar akan bahaya dan efek negarif dari praktik korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi Pemberantas Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Baktipraja, Semarang, Jawa Tengah.

“Hari ini kita berada di Jateng niatnya satu, bagaimana kita bisa merapatkan satu barisan untuk melawan korupsi. Saya ajak seluruhnya yang hadir untuk menyadarkan praktik korupsi,” kata Firli Bahuri, Kamis (11/11).


Firli menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jateng, karena berdasarkan hasil monitor KPK, pencegahan atau monitor korupsi dengan delapan aspek yang diintervensi, Jateng menunjukkan indeks yang cukup menggembirakan.

“Apresiasi kepada Jateng dan jajarannya Bupati, Walikota. Namun demikian monitor ini adalah indikator apakah ada upaya untuk tidak terjadi korupsi, karena tugas pokok KPK itu melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi,” terangnya.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, dikumpulkannya kepala daerah dan Ketua DPRD dalam rapat koordinasi ini adalah untuk mengingatkan mereka agar tidak melakukan korupsi.

“KPK kemarin kontak saya, untuk mengumpulkan semuanya. Di rakor ini sekali lagi mengingatkan ya kepada kepala daerah agar tidak korupsi,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku sudah memiliki grup WhatsApp dengan KPK yang juga terdapat konseling terbuka untuk memastikan bahwa pemerintahan hingga anggaran negara dipergunakan dengan baik

“Sebenarnya (membahas) teknisnya bagaimana, seperti recofusing dan penentuan harga dalam kondisi yang berbeda-beda. Ini penting untuk dipahami, sehingga ada yang tidak dikategorikan sebagai korupsi. Kecuali memang ada niat jahat mau nyolong,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, agar para kepala daerah dan ketua DPRD yang datang bisa sadar yang mana termasuk korupsi. Seperti jual beli jabatan, pungutan liar (Pungli), kolusi, dan terkait perizinan.

“Mudah-mudahan semuanya sadar, karena semua areanya pun sudah diketahui. Kalau masih ada yang nekat, ya tangkap,” demikian Ganjar.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya