Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/RMOL

Politik

Bertemu Ganjar Pranowo, Firli Bahuri: Indeks Pencegahan Korupsi Jawa Tengah Menggembirakan

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 15:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) untuk sadar akan bahaya dan efek negarif dari praktik korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi Pemberantas Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Baktipraja, Semarang, Jawa Tengah.

“Hari ini kita berada di Jateng niatnya satu, bagaimana kita bisa merapatkan satu barisan untuk melawan korupsi. Saya ajak seluruhnya yang hadir untuk menyadarkan praktik korupsi,” kata Firli Bahuri, Kamis (11/11).


Firli menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jateng, karena berdasarkan hasil monitor KPK, pencegahan atau monitor korupsi dengan delapan aspek yang diintervensi, Jateng menunjukkan indeks yang cukup menggembirakan.

“Apresiasi kepada Jateng dan jajarannya Bupati, Walikota. Namun demikian monitor ini adalah indikator apakah ada upaya untuk tidak terjadi korupsi, karena tugas pokok KPK itu melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi,” terangnya.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, dikumpulkannya kepala daerah dan Ketua DPRD dalam rapat koordinasi ini adalah untuk mengingatkan mereka agar tidak melakukan korupsi.

“KPK kemarin kontak saya, untuk mengumpulkan semuanya. Di rakor ini sekali lagi mengingatkan ya kepada kepala daerah agar tidak korupsi,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku sudah memiliki grup WhatsApp dengan KPK yang juga terdapat konseling terbuka untuk memastikan bahwa pemerintahan hingga anggaran negara dipergunakan dengan baik

“Sebenarnya (membahas) teknisnya bagaimana, seperti recofusing dan penentuan harga dalam kondisi yang berbeda-beda. Ini penting untuk dipahami, sehingga ada yang tidak dikategorikan sebagai korupsi. Kecuali memang ada niat jahat mau nyolong,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, agar para kepala daerah dan ketua DPRD yang datang bisa sadar yang mana termasuk korupsi. Seperti jual beli jabatan, pungutan liar (Pungli), kolusi, dan terkait perizinan.

“Mudah-mudahan semuanya sadar, karena semua areanya pun sudah diketahui. Kalau masih ada yang nekat, ya tangkap,” demikian Ganjar.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya