Bentrokan antara junta militer Myanmar dan pasukan etnis di Rakhine/Net
Gejolak situasi di Myanmar masih belum usai. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga kembali menyuarakan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang terjadi di Myanmar.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (10/11), Dewan Keamanan PBB menyoroti laporan mengenai bentrokan antara pasukan junta dan pejuang dari kelompok militan utama di negara bagian Rakhine.
Dewan Keamanan PBB memperingatkan bahwa perkembangan terakhir di Myanmar menimbulkan tantangan serius khusus bagi pemulangan pengungsi Rohingya secara sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan.
Berdasarkan laporan dari
AFP, bentrokan itu diungkap oleh seorang jurubicara pemberontak mematahkan gencatan senjata yang telah menjaga di wilayah barat sejak kudeta Februari oleh junta militer.
Dewan Keamanan PBB juga mendesak agar junta menjamin memastikan bahwa warga sipil tidak dirugikan.
Anggota dewan juga menyerukan pengiriman dan distribusi vaksin Covid-19 yang adil, aman dan tanpa hambatan, serta akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke semua orang yang membutuhkan.
“Mereka menggarisbawahi bahwa vaksin harus dapat diakses oleh semua orang dan menyerukan dukungan internasional yang lebih besar untuk memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 dan untuk mempercepat peluncurannya,†kata dewan.
Beberapa hari setelah kudeta Februari, junta menegaskan kembali komitmen untuk gencatan senjata dengan Tentara Arakan (AA), yang telah berperang berdarah untuk otonomi bagi populasi etnis Rakhine di negara bagian Rakhine.
Namun seorang juru bicara AA mengatakan bentrokan pecah setelah militer Myanmar memasuki daerah itu.
