Berita

Presiden Joe Biden/Net

Dunia

Jalan Usaha Kian Tersendat, Pebisnis Kuba Minta Joe Biden Segera Cabut Sanksi AS

SELASA, 09 NOVEMBER 2021 | 14:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengusaha di Kuba mengeluhkan dampak sanksi AS yang sangat berpengaruh terhadap bisnis mereka, terutama di tengah serangan pandemi yang menghancurkan sektor ekonomi. Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden AS Joe Biden, Senin (8/11), mereka mendesak agar AS mencabut sanksi tersebut.

"Kami meminta Anda untuk merenungkan dampak kebijakan pemerintahan Anda saat ini terhadap Kuba, yang secara signifikan merugikan bisnis dan keluarga kami," isi surat terbuka itu yang ditandatangani oleh  247 pengusaha, seperti dilaporkan AFP.

Mereka saat ini kesulitan membangun bisnis yang menjadi tulang punggung keluarga. Sanksi AS telah merenggut jalan cerah usaha mereka. Ketika ekonomi kian suram, ancaman emigrasi tidak terelakkan. Para pebisnis dan anak-anak muda bisa segera meninggalkan Kuba untuk mencari kehidupan yang lebih baik.


"Melalui bisnis kami, kami bekerja untuk membangun masa depan ekonomi yang kuat bagi keluarga kami sehingga orang Kuba yang giat tidak merasa perlu untuk beremigrasi untuk mendapatkan pekerjaan yang bermanfaat dan kemakmuran ekonomi," lanjut surat itu.

Pandemi virus corona dan sanksi yang diperketat di bawah mantan presiden AS Donald Trump telah memukul Kuba dengan krisis ekonomi terburuknya sejak 1993. Sebanyak 250.000 usaha kecil gulung tikar dalam beberapa bulan terakhir.

Kuba telah berada di bawah sanksi AS sejak tahun 1962. Sektor swasta sempat mengalami ledakan singkat selama periode pemulihan hubungan politik di bawah pemerintahan AS Barack Obama.

Biden telah berjanji selama kampanye pemilihannya untuk membalikkan sanksi tertentu yang diperketat di bawah Trump, tetapi Kuba diharapkan untuk menerapkan reformasi hak asasi manusia sebagai imbalannya.

Pihak berwenang Kuba telah dituduh oleh pengawas hak asasi manusia atas pelanggaran hak asasi manusia biasa, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap para pembangkang, pengadilan yang tidak adil dan pelanggaran kebebasan berbicara dan berkumpul.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya