Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu/Net
Setelah Dewan Urusan Daratan Taiwan memberikan tanggapannya atas ancaman Beijing, kini giliran Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, yang bersuara.
Wu termasuk salah satu pejabat Taiwan yang dimasukkan dalam daftar 'orang keras kepala' yang menyuarakan kemerdekaan Taiwan oleh Kantor Urusan Taiwan China.
Wu bersama Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang dan Ketua Parlemen You Si-kun, serta beberapa pejabat lainnya, akan dikenai sanksi 'seumur hidup' oleh Beijing karena vokal mengoyak prinsip 'satu China'.
Dalam sebuah postingan di Twitter, Wu menyambut keputusan itu dengan candaan dan sindiran, mengatakan bahwa itu akan membuat banyak orang merasa cemburu karena tidak ikut terpilih.
"Saya telah menerima banyak ucapan selamat setelah masuk daftar hitam dan sanksi, seumur hidup, oleh #PKC," cuitnya pada Sabtu (6/11), seperti dikutip dari
Reuters, mengacu pada keputusan yang dikeluarkan Partai Komunis Tiongkok.
"Banyak yang cemburu karena tidak diakui; beberapa bertanya di mana mereka bisa melamarnya. Untuk mendapatkan kehormatan langka, saya akan terus berjuang untuk kebebasan dan demokrasi #Taiwan," katanya.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Zhu Fenglian, pada Jumat (5/11) mengeluarkan peringatan bahwa para pendukung kemerdekaan Taiwan akan dimasukkan dalam daftar orang-orang yang dimintai pertanggungjawaban pidana seumur hidup.
Orang-orang dalam daftar itu akan menerima hukuman dengan tidak diijinkan memasuki Daerah Administratif Khusus China di Hong Kong dan Makau.
Fenglian dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari
Reuters mengatakan, hukuman itu juga termasuk tidak mengizinkan mereka bekerja sama dengan entitas atau orang-orang dari daratan, juga perusahaan atau entitas yang mendanai mereka tidak akan diizinkan untuk mengambil untung dari China.
Politisi Taiwan biasanya mengandalkan sumbangan dari perusahaan untuk mendanai kampanye pemilihan mereka. Banyak perusahaan Taiwan memperoleh keuntungan dari melakukan bisnis dengan (China) daratan.
Zhu mengatakan, pendukung kemerdekaan Taiwan adalah orang yang melupakan leluhur mereka, mengkhianati tanah air dan memecah belah negara. "Dan bagi mereka itu, tidak akan pernah berakhir dengan baik dan akan ditolak oleh rakyat dan dihakimi oleh sejarah."
Pernyataan Zhu keluar di tengah ketegangan yang meningkat antara China dan Taiwan.
Dewan Urusan Daratan Taiwan dengan tegas menantang balik ancaman tersebut dan akan mengambil tindakan balasan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya.
"Taiwan akan melakukan pembalasan terhadap siapa pun yang mengganggu rakyatnya. Sebagai negara yang terdiri dari masyarakat yang demokratis, Taiwan tidak berada di bawah perintah Beijing," isi pernyataan Dewan. Menembahkan bahwa mereka tidak menerima intimidasi dan ancaman dari wilayah otokratis dan otoriter.
