Andika Perkasa Panglima TNI, GAMKI: Konflik Papua Diselesaikan dengan Dialog

Pengajuan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa  sebagai calon tunggal Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Demikian pernyataan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Willem Wandik saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (4/11).

Menurut Willem, Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertingg atas TNI Angkatan arat, Laut dan udara pasti memiliki pertimbangan tersendiri untuk menetapkan Andika menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Pada prinsipnya pergantian Panglima TNI adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden sehingga kami dari DPP GAMKI menghormati apa yang menjadi pilihan Bapak Jokowi," kata Willem Wandik.

Menurut Wandik, Jenderal Andika selama menjadi KSAD dikenal sebagai orang yang profesional, tegas, dan humanis.

"Sehingga di bawah kepemimpinannya sebagai Panglima TNI, kita berharap TNI semakin profesional dan humanis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Wandik.

Willem berharap, di masa kepemimpinan Jenderal Andika bisa menyelesaikan beberapa hal, diantaranya: peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, penghapusan kekerasan terhadap warga sipil dan mengutamakan pendekatan dialog dalam penanganan konflik di Papua.

"Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan, kebencian melahirkan kebencian, dendam melahirkan dendam. Dialog dengan pendekatan local wisdom adalah solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan Papua," kata Wandik yang merupakan anggota DPR RI dari dapil provinsi Papua ini.

Selain itu, pria yang juga anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini berharap, Andika memberikan perhatian khusus terkait pelanggaran wilayah perbatasan dan konflik Laut China Selatan.

Ia juga menyarankan Andika juga memberi perhatian terhadap tantangan perang/serangan siber.