ProDEM: Aturan Terus Berubah Tapi Tidak Berdampak Kesejahteraan Rakyat, Pemerintahan Jokowi Harus Diakhiri

Beragam peraturan yang dibuat pemerintah untuk membatasi perjalanan orang di tengah pandemi tidak hanya membuat bingung masyarakat. Tapi juga tidak berdampak pada perbaikan nasib ekonomi rakyat.

Begitu tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL tentang tes PCR yang diganti dengan tes antigen sebagai syarat penerbangan.

Pertama-tama, Iwan Sumule meluapkan kekesalannya dengan aturan yang sempat mewajibkan pelaku perjalanan udara memakai syarat PCR. Sementara di satu sisi, muncul dugaan pejabat negara yang perusahaannya terlibat dalam bisnis tes PCR.

“Luhut pun akui ikut bisnis PCR. Tapi lucunya, alasannya bukan cari untung. Percaya?” kesalnya, Rabu (3/11).

Kembali ke soal kebijakan yang berubah. Iwan Sumule menilai beragam kebijakan yang berubah dalam waktu singkat, selain memusingkan rakyat, juga bukan solusi atas penderitaan rakyat akibat badai pandemi.

Padahal saat ini rakyat menunggu gebrakan dari Presiden Joko Widodo agar bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi yang didengar telinga rakyat malah menyakitkan, aliran dana APBN justru akan dialirkan ke proyek kereta cepat dan pencegahan Garuda bangkrut.

“Jadi peraturan terus diubah, tapi tidak memberi dampak terhadap perbaikan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, syarat tes PCR ataupun tes antigen sebagai upaya pengendalian Covid-19 tidak akan ditolak oleh masyarakat. Asalkan, tes itu digratiskan oleh pemerintah.

“Jadi anehnya, kenapa pemerintahan Jokowi ini terus mencari cara membebani rakyat di saat ekonomi rakyat terpuruk?” kata Iwan Sumule.

“Tidak ada jalan lain untuk jadi sejahtera dan terlepas dari berbagai praktik-praktik penghisapan pajak yang lebih besar di kemudian hari, kecuali pemeritahan Jokowi harus segera diakhiri,” tutupnya.