Masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bukan Soal Kualitas China, tapi Apakah Tetap Kondusif atau Sudah Korosif?

Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan dilanjutkan pembangunannya setelah menerima penyertaan modal negara (PMN) menuai kritik berbagai pihak.

Salah satunya disampaikan ekonom Faisal Basri, yang memaparkan data kerugian investasi China di Indonesia di sejumlah sektor, sebagai pengukur keuntungan yang bakal didapat Indonesia dari proyek kereta cepat.

Misalnya, data kerugian illegal ekspor nikel Indonesia ke China bisa menyentuh angka triliunan. Faisal memaparkan, data custom adm of China menyebutkan pada 2020 terdapat 3,4 juta ton impor biji nikel ke China dari Indonesia senilai 193,6 juta Amerika Serikat (Rp 2,8 triliun-rate Rp14.577).

"Pada tahun 2021 terdapat impor biji nikel China dari Indonesia sebanyak 477 ribu ton," ungkap Faisal dalam diskusi virtual Paramadina Public Policy Institute yang digelar pada Selasa (2/11).

Selain itu, Faisal juga memaparkan data The Economist Intelligent Unit yang mencatat ranking dunia negara tujuan investasi. Indonesia, katanya, berada pada urutan ke 26 dari seluruh investasi China di seluruh dunia.

"Nomor satu FDI adalah di Singapura, dari negara tersebut pada 2016 perusahaan-perusahaan China secara drastis menanamkan investasi di Indonesia ketika semua fasilitas dan kemudahan diberikan," tuturnya.

Maka dari itu, Faisal justru mempertanyakan keputusan Indonesia melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya harus disuntik APBN.

"Masalah KA Cepat Jakarta-Bandung, yang diragukan bukan kualitas KA China, tetapi soal kualitas investasi sekarang, apakah tetap kondusif ataukah telah menjadi korosif?" kata Faisal.

"Apalagi dengan bengkaknya biaya dan ketidakjelasan perhitungan investasi kembalinya modal," tandasnya.