Berita

Ekonom senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini/Net

Bisnis

Berbeda dengan Jepang, Hubungan Ekonomi Indonesia-China Bikin Defisit

RABU, 03 NOVEMBER 2021 | 03:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hubungan ekonomi dengan China tak menghasilkan keuntungan bagi Indonesia. Ekonom senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, justru melihat perbedaan yang mencolok hubungan yang dibangun pemerintah dengan Jepang.

"Hubungan ekonomi Indonesia dengan China sebetulnya tidaklah begitu dekat seperti halnya hubungan Indonesia dengan Jepang yang sudah berlangsung sekitar 60 tahun," ujar Didik dalam diskusi virtual Paramadina Public Policy Institute yang digelar pada Selasa (2/11).

Didik menjelaskan, kerja sama ekonomi Indonesia-China terbilang coba-coba. Karena menurutnya, investasi China banyak yang merugikan Indonesia, terutama investasi untuk pertambangan nikel, yang memang dibutuhkan dunia.


"Investasi China juga membawa serta barisan tenaga kerja tidak terampil ke Indonesia, yang sebenarnya dilarang oleh UU Penanaman Modal," ungkapnya.

Jika dilihat secara praktis, hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang memang lebih rumit dan lama, karena mereka memiliki ketelitian dalam negosiasi investasi dan kerja sama.

"Tetapi setelah berjalan menjadi mudah dan lancar. Dengan China, kerjasama ekonomi bisa terjadi dengan mudah tetapi ketika berjalan banyak masalah dan bahkan sulit untuk keluar," kata Rektor Universitas Paramadina ini.

Sementara, hasil hubungan ekonomi Indonesia dan China salah satunya menunjukkan perdagangan yang defisit begitu besar, dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia yang kini begitu berat.

"Seperti dapat dilihat sekarang ini, nilai tukar Indonesia menjadi melayang-layang dan defisit perdagangan besar dengan China terjadi," paparnya.

Maka dari itu, Didik berkesimpulan bahwa hubungan perekonomian yang terjadi antara Indonesia dan China, kaitannya dengan ekonomi-politik, mempunyai dampak serius yaitu menggerus politik bebas aktif Indonesia.

"Bahkan Indonesia seolah telah menjadi subordinasi China. Kapal China yang masuk perairan Indonesia dihalau dengan sekenanya saja. Padahal dulu politik luar negeri Indonesia amat dihormati seperti era Menlu Ali Alatas yang berwibawa," demikian Didik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya