Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad/Net

Politik

Kamrussamad: Pastikan Kebijakan KSSK Betul-betul Bisa Mengatasi Kesulitan Keuangan Negara

RABU, 03 NOVEMBER 2021 | 02:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap pasal kebal hukum bagi pemerintah dalam Perppu 2/2020 atau Perppu Corona.

Hal ini disambut baik oleh banyak kalangan, lantaran pemerintah dalam hal penggunaan uang negara dalam situasi pandemi berlangsung bisa digugat jika ada penyimpangan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyampaikan harapannya agar KSSK selaku badan pelaksana Perppu Corona bisa mengatasi kesulitan keuangan negara dengan adanya putusan MK Ini, dan mampu menstabilkan keuangan negara.


"Yang terpenting bagi kita adalah memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan KSSK itu betul-betul bisa mengatasi kesulitan keuangan negara dan menstabilkan sistem keuangan," ucap Kamrussamad dalam acara diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Menyikapi UU Corona Usai Putusan MK', di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11).

Legislator dari Fraksi Gerindra ini memandang perlu pengawasan pelaksanaan Perppu tersebut oleh masyarakat luas, untuk dapat menstabilkan keuangan negara di masa pandemi dan berjalan dengan baik tanpa penyimpangan.

"Karena itulah tema undang-undang itu, itu yang kita jaga," imbuhnya.

Sehingga dengan keterlibatan semua pihak, lanjut Kamrussamad, kondisi sistem industri keuangan Indonesia bisa terjaga, dan supaya outstanding kredit dari industri perbankan juga bisa sampai ke pelaku usaha.

"Maka demand side kita bisa terbuka kembali sehingga sektor-sektor produksi kita bisa pulih kembali," katanya.

Lebih lanjut, Kamrussamad mengatakan bahwa Pasal 22 UUD 1945 yang digunakan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu 2/2020 menunjukkan petinggi negara mencari solusi mengatasi pandemi Covid-19 yang melanda tanah air di awal Maret 2020 silam.

"Saya kira kecepatan Presiden menggunakan pasal 22 dalam konstitusi kita untuk menerbitkan Perppu itu tiga minggu setelah 2 Maret 2020, Indonesia resmi mengumumkan Covid menunjukkan bahwa para petinggi negara sedang betul betul mencari solusi terbaik sebagai payung dalam mengatasi krisis kesehatan yang berdampak terhadap krisis ekonomi di bangsa kita," tuturnya.

"Sehingga DPR memberikan persetujuan, parlemen memberikan political offroad terhadap perppu tersebut dan berubah menjadi undang-undang," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya