Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Kantongi PMN, Berapa Nilai Pendanaan Pemerintah?

Sumber pendanaan dari negara untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akhirnya sudah dikantongi PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya sudah mendapat persetujuan dari pemerintah terkait dengan penyertaan modal negara (PMN) untuk melanjutkan proses pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Dwiyana menuturkan, progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kini sudah mencapai lebih dari 79 persen, dan akan langsung dilanjutkan pengerjaannya usai pencairan dana PMN ini.

"Bahkan saat ini, rangkaian kereta atau Electric Multiple Unit (EMU) untuk proyek tersebut sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang di Qingdao, China, dengan sistem manajemen mutu terstandarisasi internasional ISO 9001," ujar Dwiyana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/11).

Menurutnya, masuknya investasi pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku leading konsorsium itu bakal mengakselerasi pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat dampak pandemi Covid-19.

Jika dilihat dari segi kontribusi, pemerintah memberikan dana yang lebih minim. Dwiyana membeberkan, sebanyak 75 persen nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CDB). Sedangkan sisanya 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.

"Dari nilai 25 persen ekuitas tersebut, 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas. Sehingga pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek," papar Dwiyana.

"Sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia," tandasnya.

Lebih lanjut, Dwiyana menyatakan bahwa proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung yang masuk ke dalam PSN dibangun melalui kerja sama Indonesia dan China, dengan pengerjaan menggunakan teknologi tinggi.

"Sehingga bisa menjadi suatu lompatan yang baik bagi Indonesia. Terlebih, kedua negara juga telah melakukan transfer knowledge sehingga para pekerja di Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya," demikian Dwiyana.